ABC AUSTRALIA
Empat warga negara Australia dideportasi dari Indonesia setelah diduga ikut unjuk rasa pro-kemerdekaan di Papua Barat.
Kepolisian Indonesia mengklaim Tom Baxter, Cheryl Davidson, Danielle Hellyer dan Ruth Cobbold ambil bagian dalam unjuk rasa di luar kantor Walikota Sorong pada 27 Agustus.
Unjuk rasa itu adalah salah satu dari serangkaian aksi protes terkait Papua di seluruh Indonesia selama dua minggu terakhir, yang setidaknya menyebabkan tiga orang tewas, dan banyak bangunan pemerintah dibakar.
Bendera Bintang Kejora, yang dilarang dikibarkan di properti milik Pemerintah, sempat dikibarkan pada aksi di Sorong.
Polisi mengatakan tiga WN Australia itu diikuti oleh anggota militer Indonesia, intelijen polisi dan agen imigrasi sebelum mereka dibawa ke kantor polisi Sorong untuk diinterogasi pada 27 Agustus.
Keesokan harinya, petugas intelijen imigrasi dan polisi menangkap WN Australia keempat di kapal pesiar mereka, yang bernama Valkyrie.
Keempatnya dilaporkan menggunakan kapal pesiar untuk masuk ke Indonesia, melewati Pelabuhan Sorong pada 10 Agustus.
Setelah diperiksa lebih lanjut oleh polisi dan imigrasi, keempatnya diperintahkan untuk dideportasi kembali ke Australia.
Baxter, Hellyer dan Cobbold akan terbang dari Bali ke Sydney Senin (2/9/2019) malam, sedangkan Davidson akan diterbangkan pada hari Kamis (5/9/2019).
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mengatakan bahwa departemennya “memberikan bantuan konsuler kepada empat warga Australia di Sorong, Indonesia sesuai dengan “Prosedur Layanan Konsuler”.
Juru bicara itu mengutip “kebijakan privasi” karena tak bisa memberikan rincian lebih lanjut.
Pemerintah Indonesia mengirim ribuan pasukan keamanan tambahan ke Papua dan Papua Barat untuk mencoba memadamkan kerusuhan yang sedang berlangsung.
Pada hari Minggu (1/9/2019), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Jenderal Toto Karnavian, mengklaim adanya “aktor asing” yang terlibat dalam kerusuhan itu.
“Kami harus menangani [masalah] ini di dalam dan di luar negeri. Kami bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri dan jaringan intelijen kami.”
Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan Bank Dunia, Produk Domestik Bruto (GDP) per kapita regional Papua dan Papua Barat lebih tinggi secara signifikan ketimbang rata-rata nasional Indonesia, terutama karena adanya pertambangan.
Di lain pihak, dua provinsi ini juga merupakan wilayah yang paling miskin di Indonesia dengan tingkat kematian tertinggi pada anak-anak dan ibu hamil, serta tingkat melek huruf yang paling buruk.[]
