MAKASSAR, KabarKampus – Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada kegiatan akademik. Upaya tersebut terlihat melalui keterlibatan UMI dalam kolaborasi penanganan tuberkulosis (TB) bersama perguruan tinggi swasta di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX, sekaligus penguatan pembinaan karakter mahasiswa baru melalui Pekan Pesantren.
Dua agenda tersebut berlangsung dalam konteks yang berbeda. Di tingkat kelembagaan, UMI terlibat dalam pembahasan pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Berantas TB serta isu kebijakan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan perguruan tinggi swasta.
Sementara di tingkat mahasiswa, UMI mengembangkan Pekan Pesantren Mahasiswa Baru 2026 dengan memadukan pembinaan keislaman dan kegiatan outbound. Keduanya menunjukkan upaya kampus untuk menjalankan peran pendidikan sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat.
UMI menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi LLDIKTI Wilayah IX yang digelar di Aula Rapat Senat, Lantai 9 Menara UMI, Makassar, Jumat (2/10). Pertemuan tersebut dipimpin Plt. Kepala LLDIKTI IX, Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M.(K), bersama Rektor UMI, Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.
Sejumlah pimpinan perguruan tinggi swasta dari berbagai wilayah Sulawesi turut hadir dalam forum tersebut. Salah satu pembahasan utama adalah rencana pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Berantas Tuberculosis (TB). Konsorsium ini diarahkan untuk memperkuat keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan TB melalui kerja sama lintas institusi dan bidang keilmuan.
Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban TB terbesar di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan Indonesia menyumbang sekitar 10 persen kasus TB global pada 2024. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.
Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib menyatakan kampus siap terlibat dengan pendekatan multidisiplin. “Kami mengapresiasi kepercayaan LLDIKTI IX kepada UMI. Untuk program penuntasan TB ini, UMI siap menerjunkan tim multidisiplin.” ujarnya seperti dikutip dari situs resmi UMI.
Menurutnya, keterlibatan dalam penanganan TB tidak harus terbatas pada bidang kedokteran. Fakultas Kedokteran dapat menjadi penggerak utama, sementara bidang lain seperti farmasi, kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, serta disiplin ilmu lainnya dapat berkontribusi sesuai kompetensinya.
Pendekatan lintas bidang tersebut dinilai penting karena persoalan TB tidak berdiri sendiri. Faktor kesehatan dapat beririsan dengan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, hingga karakteristik masyarakat di suatu wilayah. “Kita harus berbasis data. Apakah faktor utama TB di suatu wilayah murni kesehatan, lngkungan, atau genetik. Inilah wujud nyata UMI sebagai kampus berdampak yang hadir memberi solusi bagi bangsa.” terang Hambali.
Melalui pemanfaatan data dan riset, perguruan tinggi dapat membantu menghasilkan pemetaan persoalan yang lebih spesifik. Hasil kajian tersebut kemudian dapat menjadi bahan untuk merancang intervensi sesuai kebutuhan setiap daerah.
Konsorsium Akan Bersinergi dengan Tiga Kementerian
Plt. Kepala LLDIKTI IX, Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M.(K), menyampaikan apresiasi atas kesediaan UMI menjadi tuan rumah rapat koordinasi. Menurutnya, pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama antarperguruan tinggi swasta di kawasan LLDIKTI IX.
Konsorsium Berantas TB direncanakan bersinergi dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. “Indonesia saat ini berada di peringkat kedua kasus TB dunia. Melalui kolaborasi perguruan tinggi di bawah naungan LLDIKTI IX, kita membentuk gerakan berskala nasional,” jelas Prof. Budu.
Kolaborasi tersebut menempatkan perguruan tinggi pada posisi yang lebih luas dalam penanganan persoalan kesehatan masyarakat. Kampus tidak hanya menghasilkan lulusan dan penelitian, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain membahas konsorsium TB, rapat koordinasi juga menjadi forum bagi pimpinan PTS untuk menyampaikan aspirasi terkait perkembangan kebijakan pendidikan tinggi. Agenda lain dalam rapat adalah persiapan menghadapi rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan Wajib Belajar serta usulan UKT Gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Pembahasan tersebut menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi swasta untuk menyamakan pemahaman dan menyampaikan kondisi yang mereka hadapi. Salah satu perhatian yang muncul berkaitan dengan keberlanjutan operasional PTS ketika terdapat perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi negeri.
Forum terseut diikuti pimpinan sejumlah perguruan tinggi swasta dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Beberapa di antaranya adalah Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Bosowa, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Universitas Fajar, Universitas Mega Buana Palopo, Universitas Kurnia Jaya Persada Palopo, dan Universitas Muhammadiyah Palopo.
Turut hadir Institut Kesehatan Pelamonia KESDAM VII/Wirabuana, Institut Toraja Raya Indonesia, Politeknik Maritim AMI Makassar, Universitas Al-Asyariah Mandar, Universitas Tomakaka Mamuju, Universitas Mandala Waluya Kendari, serta STIE 66 Kendari.
Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa peran perguruan tinggi juga berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Kolaborasi antarkampus diperlukan tidak hanya dalam bidang akademik dan riset, tetapi juga ketika menghadapi perubahan kebijakan pendidikan.
Pembinaan Mahasiswa Baru Tidak Hanya Berlangsung di Ruang Kelas
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
