OPINI

Kalau bank dan korporat kapitalis mendapat Modal Penyertaan dan Dana Penempatan mustinya koperasi juga. Jika bank bangkrut ditalangi negara maka mustinya ke koperasi juga. Demikian seterusnya untuk hal-hal lain.

Di Indonesia, gejolak terkait isu perekonomian masih menjadi fokus utama untuk dapat mengukur indikasi keberhasilan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat serta negara. Tingkat presentase rata-rata harga barang dan jasa Indonesia dapat dibilang belum sepenuhnya stabil.

Perbedaan dan keragaman merupakan satu kesatuan yang dapat membentuk dunia. Dengan menanamkan konsep serta nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada anak-anak muda diharapkan pesan perdamaian dunia tersalurkan.

Hingga hari ini ternyata struktur ekonomi Indonesia tetap sama. Pelaku ekonomi kita ternyata 99,9 persen atau 64 juta hidupnya bergantung dari usaha skala mikro kelas gurem dan usaha kecil yang hanya kuasai ekonomi kurang lebih 18 persen. Sisanya adalah 0,1 persen terdiri dari usaha menengah dan besar yang kuasai hingga 82 an persen ekonomi kita.

Perilaku sebagian elit politik, yang didukung akademisi, aktifis sosial yang ada di Indonesia yang kita lihat sama seperti yang ada di Sri Lanka. Ramai-ramai sekarang buat slogan yang sama; Menuju Negara Kesejahteraan (welfare state).

Para kolonialis dan imperialis itu tetap menancapkan sistem kuasa politiknya melalui pemerintah, dan aparatusnya yang kita bayar dengan pajak. Sehingga dapat kita lihat hasilnya, rakyat banyak nasibnya tetap berada di bawah kungkungan para feodalist, kapitalist nasional, dan intelektuil pukrul antek anteknya.

Masyarakat kita memang secara kultural dan struktural sengaja dijauhkan dari koperasi ini. Masyarakat sengaja diasingkan dari pemahaman koperasi. Secara regulasi dan kebijakan sengaja disubordinasi, didiskriminasi dan bahkan secara sistemik dieliminasi.