UTAMA

Dalam rangka memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) sekaligus meningkatkan kompetensi mahasiswa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di berbagai daerah terus memperluas sinergi dengan perguruan tinggi. Di Jawa Barat (Jabar), Kanwil Kemenkumham menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV dalam audiensinya, Rabu (24/9). 

Palestina meresmikan Kedutaan Besar di London tak lama setelah Inggris secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, Senin (22/9). Langkah ini menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua pihak dan menjadi simbol penting bagi perjuangan rakyat Palestina.

Gerakan global kini menyerukan agar Israel dikeluarkan dari dunia sepak bola internasional, sebagai respons atas dampak perang di Palestina yang semakin memakan korban di dunia olahraga. Laporan terbaru menyebut bahwa korban akibat serangan udara Israel terhadap komunitas olahraga Palestina sudah sangat tinggi. 

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kembali meneguhkan langkahnya menuju kampus bereputasi dunia setelah mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Tiga bidang strategis yang ditetapkan sebagai unggulan Unesa adalah Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Disabilitas, dan Pendidikan Seni-Budaya.

Puluhan ribu orang di berbagai kota Italia turun ke jalan pada dalam aksi mogok nasional dan unjuk rasa solidaritas untuk Palestina, Senin (22/9). Aksi ini digerakkan oleh serikat buruh, pelajar, serta komunitas lokal sebagai bentuk protes terhadap genosida Israel di Gaza yang hingga kini belum mereda.

Enam dekade lalu, Bung Karno berdiri di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa, menatap dunia dengan mata penuh keyakinan dan suara yang bergemuruh dengan pidato “To Build the World Anew” (Membangun Dunia Kembali. Ia bukan hanya menyampaikan pidato diplomatik, tetapi menitipkan visi besar tatanan dunia yang adil. 

Isu keterbukaan data kembali mencuat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan Statistik Politik 2024. Dari 580 anggota DPR RI terpilih, tercatat 211 orang tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Temuan ini memunculkan kritik keras dari sejumlah pihak karena dianggap mengurangi transparansi dalam proses demokrasi.