UTAMA

Puluhan ribu orang di berbagai kota Italia turun ke jalan pada dalam aksi mogok nasional dan unjuk rasa solidaritas untuk Palestina, Senin (22/9). Aksi ini digerakkan oleh serikat buruh, pelajar, serta komunitas lokal sebagai bentuk protes terhadap genosida Israel di Gaza yang hingga kini belum mereda.

Enam dekade lalu, Bung Karno berdiri di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa, menatap dunia dengan mata penuh keyakinan dan suara yang bergemuruh dengan pidato “To Build the World Anew” (Membangun Dunia Kembali. Ia bukan hanya menyampaikan pidato diplomatik, tetapi menitipkan visi besar tatanan dunia yang adil. 

Isu keterbukaan data kembali mencuat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan Statistik Politik 2024. Dari 580 anggota DPR RI terpilih, tercatat 211 orang tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Temuan ini memunculkan kritik keras dari sejumlah pihak karena dianggap mengurangi transparansi dalam proses demokrasi.

Anggota parlemen Belanda, Esther Ouwehand, diminta mengganti pakaiannya setelah menghadiri debat anggaran negara dengan mengenakan busana bermotif bendera Palestina, Kamis (18/9). Ketua Parlemen, Martin Bosma, menghentikan pidatonya dan menyebut bahwa tindakan tersebut dianggap "menyinggung," sebelum memintanya untuk mengganti pakaian dan kembali ke ruang sidang.

Menyikapi perkembangan Genosida di Palestina dan rencana pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tanggal 23 September 2025, Free Palestine Network (FPN) menyelenggarakan Aksi Simpatik Nasional di berbagai kota di seluruh Indonesia (21/9).

Resepsi diplommatik Indonesia-Tunisia ini tidak hanya menjadi peringatan historis, melainkan juga sebuah mozaik sinergis yang menghimpun berbagai keberagaman etnis, bahasa, adat istiadat, maupun teologi. Kehangatan tersebut menggambarkan eratnya solidaritas Indonesia–Tunisia dalam bingkai persaudaraan antarbangsa.

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian lebih. Kasus-kasus yang muncul tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental korban. Untuk itu, pencegahan dan penanganan kekerasan perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum, kesehatan, dan psikologi.