PERISTIWA

Pasar aset kripto kembali berada di bawah tekanan pada akhir pekan ini, dengan total likuidasi posisi perdagangan mencapai lebih dari US$1,13 miliar atau sekitar Rp19 triliun dalam 24 jam terakhir.

Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) terus menunjukkan komitmennya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta unggulan di Jawa Tengah. Berdasarkan penilaian Unirank tahun 2025, STEKOM menempati peringkat ke-26 di Indonesia dalam aspek kehadiran digital, reputasi, serta kualitas institusi. 

Telkom University (Tel-U) kembali torehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Adalah Prof. Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.Sc., dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Dr. Purba Daru Kusuma, S.T., M.T., dari Fakultas Teknik Elektro (FTE), dua peneliti Tel-U berhasil masuk dalam Top 2% Scientist Worldwide 2025.

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) memaparkan perkembangan, capaian, sekaligus tantangan yang dihadapi kampus dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI terkait fungsi pengawasan anggaran di bidang agama. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Sidang Senat lantai 8 Gedung Academic & Research Center, Kamis (25/09/2025).

Dalam rangka memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) sekaligus meningkatkan kompetensi mahasiswa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di berbagai daerah terus memperluas sinergi dengan perguruan tinggi. Di Jawa Barat (Jabar), Kanwil Kemenkumham menggandeng Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV dalam audiensinya, Rabu (24/9). 

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kembali meneguhkan langkahnya menuju kampus bereputasi dunia setelah mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Tiga bidang strategis yang ditetapkan sebagai unggulan Unesa adalah Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Disabilitas, dan Pendidikan Seni-Budaya.

Isu keterbukaan data kembali mencuat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan Statistik Politik 2024. Dari 580 anggota DPR RI terpilih, tercatat 211 orang tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Temuan ini memunculkan kritik keras dari sejumlah pihak karena dianggap mengurangi transparansi dalam proses demokrasi.