PERISTIWA

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Hidayah Selatpanjang menggelar dua kegiatan penting yang melibatkan seluruh civitas akademika dan mahasiswa, yakni Kuliah Umum Semester Ganjil Tahun Akademik 2025–2026 dan Deklarasi Pernyataan Sikap Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA).

Pernyataan yang tidak bijak di tengah situasi bangsa yang penuh gejolak bisa menambah keresahan masyarakat. Para elite politik pun juga menahan diri agar misalnya tidak terpancing dengan statement-statement yang mohon maaf, mungkin bisa menyakiti hati masyarakat. (Prof. Dr. Muhammad Madyan)

Industri aset kripto dan juga saham memasuki bulan September dengan perhatian khusus pada fenomena yang dikenal sebagai “September Effect”, sebuah anomali musiman yang kerap dikaitkan dengan penurunan kinerja pasar saham maupun kripto.

Sebelum dinamika aksi mahasiswa Unpad, pimpinan dan sivitas akademika universitas ini juga menyampaikan pernyataan sikap resmi yang diberi nama Maklumat Makalangan.  Pernyataan ini dibacakan di Tugu Makalangan, gerbang utama Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Kamis (4/9).

Istana Negara menjadi saksi pertemuan bersejarah antara pemerintah dan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi ekstra kampus, Kamis (4/9). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana akrab, penuh dialog, dan dihiasi dengan semangat keterbukaan.

Seorang dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Faujian Esa Gumelar (34), dilaporkan hilang sejak 29 Agustus 2025. Hingga kini keberadaannya masih belum diketahui, dan pihak keluarga bersama kampus berharap ia segera ditemukan. Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik UPI, Vidi Sukmayadi, membenarkan kabar tersebut. 

Polemik mewarnai dunia pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) setelah beredar isu kewajiban sekolah membeli buku berjudul Mengubah Nasib karya Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang juga merupakan kakak kandung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pembelian buku tersebut bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) maupun Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas), dengan nominal hingga Rp3 juta per sekolah.