PERISTIWA

Pemerintah Indonesia resmi mengakui teknologi blockchain sebagai bagian sah dari ekosistem ekonomi digital nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini mempertegas posisi Indonesia dalam menyongsong transformasi digital berbasis teknologi terdesentralisasi.

Pelantikan ini menjadi bagian penting dari proses restrukturisasi organisasi dan penguatan tata kelola universitas yang tengah digencarkan. Langkah ini diambil untuk menghadirkan semangat baru dalam meningkatkan mutu layanan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan, sekaligus memperkuat posisi UNJANI sebagai institusi pendidikan unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pameran ini menjadi wadah ekspresi kreatif, sekaligus menunjukkan capaian para mahasiswa di bidang desain arsitektur. Proses berpikir dan eksplorasi dalam desain menjadi kunci utama.

UNJANI memperpanjang masa pendaftaran mahasiswa baru Gelombang 4 hingga pertengahan Juli 2025. Kesempatan emas ini terbuka bagi calon mahasiswa yang belum sempat mendaftar di gelombang sebelumnya. Gelombang 4 dibuka sejak 15 Juni 2025 dan kini diperpanjang untuk dua jalur, yakni jalur tes (ujian tulis) hingga 10 Juli 2025, serta jalur non-tes (rapor, prestasi, hingga bakat seperti menari, bela diri, dan lainnya) hingga 12 Juli 2025.

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Gugus Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025). Kegiatan yang dipusatkan di SDN 1 Jatisari dan SDN 2 Jatisari ini mengusung tema “Peningkatan Kualitas Pendidik melalui Inovasi Pembelajaran”.

Program Studi Sarjana Kimia, Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), resmi meraih akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA). Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan No. 190/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2025 yang disahkan pada Juli 2025.

Setiap tahun selalu saja banyak ditemukan anak putus sekolah dan yang ijazahnya ditahan sekolah. Mayoritas disebabkan himpitan ekonomi. Padahal mereka berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan diwajibkan belajar 12 tahun. Selain banyak yang tidak menyadari haknya, seringkali mereka juga takut untuk bicara. Mereka perlu didampingi, agar mereka berdaya dan berdaulat merebut hak-haknya akan pendidikan. Apakah anda salah satu pendamping yang bisa mereka harapkan untuk jadi kawan berjuang?