Ahmad Fauzan Sazli
Ribuan massa melakukan longmarch dari depan Istana Negara menuju patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, usai melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Kamis, (12/01/2012). FOTO : AHMAD FAUZAN SAZLI
JAKARTA, KabarKampus – Sekitar 1000 massa yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia (Sekber) mengepung Istana Negara, di Jakarta, Kamis, (12/01). Dalam aksinya mereka menuntut komitmen Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyelesaikan secara langsung konflik agraria di Indonesia.
Massa aksi yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa, organisasi petani, masyarakat adat, perempuan, perangkat pemerintahan desa, buruh, dan NGO ini memenuhi sebagian jalan Merdeka Utara di depan Istana Negara.
Menurut juru bicara Sekber, Aan Ansory mengatakan, catatan mengenai konflik agraria, monopoli tanah oleh perkebunan, oleh tambang besar, dan oleh institusi negara baik itu PTPN, militer, dan perhutani, mereka anggap dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan, karena mayoritas rakyat yang hidup di pedesaan dalam acaman penggusuran, mengusiran dan kehilangan tanah.
“Ini bukan persoalan petani saja, namun menjadi masalah nasional. Kami meminta SBY turun tangan untuk mereformasi agraria sejati, dengan mengusir monopoli atas tanah, baik itu di perkebunan besar swasta, maupun di pertambangan besar,” kata Aan.
Menurutnya SBY harus punya sikap untuk menata sumber-sumber agraria nasional, bahwa tanah di Indonesia tidak bisa dimonopoli, fungsi sosial tanah harus dikembalikan kepada rakyat, rakyat harus bisa mengarap tanah-tanah yang terlantar, dan pemerintah tidak bisa seenaknya mengklaim tanak milik rakyat dan membuat kontrak dengan perkebunan besar dan tambang.
Dalam aksinya mereka mengutus beberapa perwakilannya untuk memberikan pernyataan sikap kepada pemerintahan SBY ke Sekretariat Negara.
Menurut Koordinator aksi, Agustiana, pernyataan sikap tersebut bukan untuk ditanggapi SBY namun untuk dilaksanakan. Menurutnya cara cara SBY dalam melakukan perampasan tanah degan menggunakan perangkat kekerasan negara, mulai dari membuat undang-undang yang tidak demokratis hinggga pengerahan institusi Polri untuk melayani kepentingan modal asing dan domestik.
“Bahwa fondasi utama pelaksanaan ekonomi neolibaral yang tengah dijalankan oleh SBY Boediono adalah perampasan tanah atau kekayaan alam yang dijalankan dengan cara cara kekerasan,” kata Agustiana.
Ia menyerukan kepada rakyat indonesia untuk merebut kembali tanah tanah yang telah diramapas oleh pemerintah dan pengusaha, merekapun mengajak para seluruh rakyat untuk membentuk oragisasi perlawanan.
Dalam aksinya sebagian massa memotong pembatas kawat yang dipasang untuk memisahkan massa aksi dan Istana Negara, menggoyang goyangkan bak mobil polisi yang berisikan kawat, serta merusak salah satu mobil polisi. Kemudian massa aksi melakukan longmarch ke patung kuda, di jalan Merdeka Barat, melanjutkan aksi ke Gedung DPR RI.[]
