JAKARTA, KabarKampus – BEM Seluruh Indonesia menyesalkan adanya intervensi beberapa instansi pemerintah yang mewajibkan PNS hadir dalam aksi “Kita Indonesia” di sekitaran Bundaran HI, Jakarta. Mereka menilai intervensi tersebut telah menyalahi kewenangan pemerintah untuk memobilisasi masa pada kepentingan kalangan tertentu, serta mengkebiri nilai-nilai kenetralan lembaga pemerintahan Indonesia.
Dari data yang didapat BEM SI, sejumlah instansi pemerintah yang mewajibkan PNS hadir dalam aksi Kita Indonesia diantaranya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan kegiatannya, sejumlah instansi pemerintah tersebut menggunakan dana APBN.
“Jika aksi hari ini dibiayai oleh APBN, yang asupan terbesarnya berasal dari uang rakyat melalui pembayaran pajak, maka aksi hari ini jelas-jelas pemborosan besar-besaran dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” kata Bagus Tito Wibisono, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia dalam rilis yang diterima KabarKampus.com, Senin, (05/12/2016).
Menurutnya, dalam Undang-undang, APBN harus digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Sementara mereka tidak menemui sifat esensi pada aksi “Kita Indonesia” atau aksi 412 tersebut.
Oleh karena itu Bagus yang mengatasnamakan Aliansi BEM Seluruh Indonesia menuntut kementerian terkait yang mewajibkan PNS turun aksi untuk meminta maaf kepada publik. Selain itu mengembalikan APBN yang terpakai dalam aksi 412 untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
“Menuntut pemerintah bersifat netral serta menjunjung tinggi moralitas dan konstitusi, dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia,” tegas Bagus.[]
