BANDUNG, KabarKampus – Rocky Gerung, dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) pernah memiliki harapan besar terhadap Rezim Jokowi – JK yang saat ini memimpin Indonesia. Harapan besar itu karena rezim hari ini dibantu software atau mereka yang terlibat dalam mendalilkan demokrasi di jaman Orde Baru (Orba).
“Oleh karena itu ketika mereka (aktivis) masuk Istana Negara, tanpa izinpun, kita akan katakan, kamu di situ untuk mengubah yang namanya mindset,” ungkap Rocky dalam orasi akhir tahun di Kota Bandung, Rabu, (28/12/2016) lalu.
Ia mencotohkan, Teten Masduki dan Fadjroel Rachman yang merupakan aktivis, tidak pernah izin untuk masuk istana. Namun karena kenal dengan mentalnya dan menganggap mereka ada di istana untuk menginvestasikan HAM, demokrasi, etika sadar lingkungan, kesempatan gender yang sama, jadi mereka didiamkan. Bukan karena tidak percaya, namun mereka ingin ada kesempatan bagi Civil Society untuk ikut menyelenggarakan negara.
“Lalu apa yang terjadi hari ini. Problem Munir tak ada satupun dari mereka yang bicara nasib perkara Munir. Begitu juga dengan kasus sembilan orang yang dibunuh secara berencana, dalam kasus narkoba, tak ada satupun suara dari dalam istana yang melakukan protes atau public outcrime,” kata Rocky yang merupakan lulusan FIB UI tahun 1986 ini.
Tak hanya itu, pendiri SETARA Insitute ini mengungkapkan, ketika Wiranto diangkat sebagai Menkopolkam, tak ada satupun protes dari dalam istana. Tak ada yang mau mengatakan saya mundur dari dalam istana karena dirinya adalah Human Right Defender.
“Padahal itu adalah tindakan yang kurang ajar dari Presiden. Dia menghina memori kita tentang human right,” ungkap Rocky.
Menurut Rocky, fakta tersebut menunjukkan kaum aktivis yang masuk ke istana dengan paspor Hak Asasi Manusia, justru cari suaka di dalam kekuasaan. Jadi ada yang aneh di dalam cara aktivis berpolitik.
“Kita bisa rasakan, ada yang dungu di dalam problem aktivis,” katanya.[]
