Oleh: Andini Veronica*
Soviet menjadi negara pertama dalam sejarah yang memulai misi eksplorasi ruang angkasa pada tahun 1961 melalui program Vostok 1 berawak manusia. Saat itu kondisi internasional sedang dalam tensi Perang Dingin yang memicu perlombaan antar negara adidaya untuk menerbangkan manusia ke ruang angkasa. Keberhasilan Amerika Serikat (AS) sebagai negara pertama yang mampu mengibarkan bendera negaranya di bulan secara resmi memulai space race atau perlombaan ruang angkasa.
Beberapa waktu setelahnya, melihat begitu banyak manfaat dari eksplorasi ruang angkasa bagi kelangsungan hidup umat manusia di bumi, Soviet dan AS setuju untuk menjalin kerjasama dalam bidang antariksa meskipun konflik di bumi terus mengalami eskalasi. Kerjasama ini ditandai dengan penghubungan kapsul Apollo AS dengan pesawat ruang angkasa Soyuz milik Soviet pada tahun 1975 diikuti dengan pembentukan International Space System(ISS) yang didominasi oleh Rusia dan AS. Bertahun-tahun, ISS terus menjalankan tugasnya di angkasa dalam berkontribusi demi kemajuan di bumi.
Tahun 2014 silam, pencaplokan Krimea oleh Rusia meningkatkan konfrontasi Rusia dengan Barat dikarenakan serangkaian sanksi yang ditujukan kepada Rusia. Muncul ancaman akan berakhirnya kolaborasi Rusia dengan Barat di ruang angkasa yang kini semakin diperkuat oleh invasi Ukraina oleh Rusia pada tahun ini. Sanksi terus diberlakukan terhadap Rusia yang semakin tercekik dan disudutkan oleh Barat sehingga ketegangan ini sampai di luar stratosfer.
Pasalnya, Roscosmos, badan antariksa Rusia, dilansir dari Asia Timespada April 2022 menyatakan akan menarik diri dari ISS dan proyek bersama Barat lainnya dalam bidang antariksa sebagai respon atas sanksi yang memberatkan Rusia. Roscosmos secara resmi juga menangguhkan misi eksplorasi Venus yang direncanakan pada 2029 bersama NASA. Roscosmos mengumumkan rencana untuk melepaskan diri dari Barat dalam bidang antariksa dengan membangun stasiun luar angkasa sendiri dan tampaknya akan memulai kemitraan yang lebih kuat dengan China National Space Administration(CNSA).
China sendiri diketahui telah menjadi ancaman serius bagi AS baik di bumi maupun ruang angkasa. Saat ini China memiliki industri antariksa terbesar di dunia setelah AS. China juga memiliki kemajuan yang pesat dalam sektor ini, melampaui kekuatan Rusia yang telah berpuluh-puluh tahun mengeksplorasi antariksa.
Sementara itu program luar angkasa juga tengah menjadi kepentingan tersendiri bagi negara-negaraGlobal Southseperti India, Iran, Brazil, dan Indonesia. Meskipun kurang mengesankan, negara-negara tersebut secara bertahap memulai kerjasama dengan kekuatan luar angkasa. Lebih dari 70 negara sekarang memiliki badan antariksa, 14 diantaranya mampu meluncurkan orbit. Industri antariksa semakin kompetitif.
Pada akhir tahun 2021, Kremlin menguji coba sebuah senjata orbital yang sangat rahasia yang dirancang untuk menghancurkan satelit dan memutus jaringan komunikasi. China juga diketahui menguji rudal luar angkasa hipersonik berkemampuan nuklir super canggih serta meluncurkan dua satelit militer rahasia. Rusia dan China sama-sama menjalin kerjasama dengan Iran dalam bidang ini. Disisi lain, AS telah meresmikan pasukan luar angkasa yang dinamakan US Space Force pada tahun 2019. Ketegangan yang terjadi di Ukraina antara Rusia dengan negara-negara Barat dikhawatirkan akan mengakibatkan terbentuknya blok tertentu untuk memulai perlombaan yang mengarah kepada militerisasi ruang angkasa yang bersifat destruktif karena melibatkan lebih banyak aktor negara.
Fenomena yang berkembang di ruang angkasa merupakan peran perusahaan swasta, yang mana seharusnya tidak terikat oleh keputusan politik. Industri antariksa harus dipastikan tidak mengarah kepada militerisasi ruang angkasa yang agresif dan menempatkan kita dalam bahaya. Persenjataan ruang angkasa akan menghancurkan keseimbangan dan stabilitas strategis, merusak keamanan internasional, dan mengganggu instrumen kontrol senjata, khususnya terkait dengan senjata nuklir dan rudal. Efek ini pasti akan mengarah pada perlombaan senjata baru. Persaingan ruang angkasa yang memicu ambisi militer harus dijadikan prioritas global untuk diawasi. Masa depan pengembangan antariksa harus dibawah aturan badan internasional, bukan negara secara individu. Industri ruang angkasa seharusnya fokus kepada sains, bukan persenjataan dan politisasi.
Ruang angkasa tidak seharusnya menjadi medan perang karena ruang angkasa merupakan warisan untuk seluruh umat manusia atauCommon Heritage of Mankind.Dalam rangka mencegah ruang angkasa menjadi medan perang, Majelis Umum PBB pertama kali mengadopsi Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa pada tahun 1962. Namun aturan ini menerangkan pelarangan hanya terhadap senjata besar seperti nuklir dan pemusnah massal sementara teknologi berkembang dengan sangat canggih yang lebih ganas untuk satelit militer secara rahasia mampu beroperasi di ruang angkasa.
Melihat kondisi saat ini, regulasi yang telah ada bisa dikatakan belum mampu memberi tekanan terhadap kekuatan yang berambisi di angkasa. Solusi yang paling penting adalah, keinginan dan inisiatif yang kuat untuk mencegah persenjataan luar angkasa dari semua pihak. Negosiasi multilateral yang lebih kuat harus dilanjutkan untuk menghasilkan kekuatan hukum yang lebih mengikat serta menuntut transparansi setiap negara agar melaporkan setiap program luar angkasanya. Perlu adanya pendekatan yang baik antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Kesadaran publik tentang bahaya dari militerisasi ruang angkasa sangat penting untuk ditingkatkan dengan melibatkan aktor komersial, industri, dan pakar yang saling bekerja sama.
*Penulis adalah Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas (UNAND), di bawah bimbingan dosen Virtuous Setyaka, S.IP., M.Si.
Wah…terus produktif Dini, jangan cepat puas dalam menulis, perkuat analisis dan lebih dalam lagi…mantap!