Meskipun ketergantungan masyarakat terhadap beras belakang ini telah menurun yaitu konsumsi perkapita dari 140 menjadi 115. Dampaknya adalah peningkatan pada konsumsi gandum, sedangkan permintaan atas gandum dipenuhi lewat impor. Dana yang dikeluarkan pemerintah dalam impor gandum per tahun rata-rata 100 triliun rupiah. Angka sebesar itu mengalir ke luar negeri, itu merupakan kerugian bagi petani dalam negeri.
Sebenarnya jika harga gabah dinaikan, petani akan cukup diuntungkan karena pendapatan mereka juga akan naik. Kenaikan tersebut akan membuat masyarakat melakukan banyak pertimbangan dalam memilih makanan. Di Jepang saat harga gabah dinaikan oleh pemerintah, terjadi diversifikasi, masyarakat Jepang mengalihkan konsumsi mereka ke sayur dan ikan. Tapi jika diberlakukan di Indonesia, ditakutkan diversifikasi yang terjadi malah mengarah pada gandum dan terigu. Ini tentu menjadi kerugian karena gandum dipenuhi lewat impor dengan biaya yang besar.
Pembicaraan terus berlanjut dan berkembang ke diskusi pengembalian kedaulatan pangan pada petani. Prof. Dwidjono Hadi dimintai tanggapan mengenai pengembangan koperasi dan kedaulatan petani. Dia mengatakan bahwa memang harus dimunculkan lembaga baru yang diisi atau dikuasai oleh petani. Lembaga tersebut harus terlepas dari para elit desa. Dia setuju dengan konsep koperasi pertanian karena kosep ini juga sukses di Jepang. Tapi dia mengingatkan agar keingianan petani berkoperasi dimulai dari diri mereka sendiri. Jangan sampai mengulangi kesalahan Koperasi Unit Desa (KUD) yang dikuasai oleh elit desa serta bersifat top down era Soeharto.
Prof. Dwidjono hadi mengajak pihak-pihak terkait untuk mendampingi dan melakukan pendidikan terhadap petani. Dia optimis petani mampu berkembang dengan baik dan memiliki kekuatan jika diajak berkolaborasi. Begitulah poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Dwidjono Hadi dalam diskusi terbuka pada Majelis Kritis GSC dan Kabarkampus.com dengan tema ketahanan pangan dan mahalnya harga beras Indonesia.
*Penulis adalah Mahasiswa HI, FISIP, Uiversitas Andalas (Unand).
