Bukankah impor 2 juta ton beras upaya menjaga harga di tingkat konsumen tidak naik?
Argumen BAPANAS keliru, harga beras naik justru semakin membebani petani. Riset Prof. Arief Anshory Yusuf Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad menyebutkan, setiap kenaikkan 1% harga beras berpotensi jumlah orang miskin bertambah 300 ribu orang.
Mayoritas petani di Indonesia net- konsumen beras. Bahkan petani padi sekalipun 26% membeli beras di pasar. Kondisi yang menjelaskan mata pencaharian sebagai petani masih subsisten (pas-pasan). Mereka menjual gabah atau palawija hasil panen untuk membeli beras dan keperluan hidup lain.
Problem pokok adalah disparitas antara harga gabah dari petani dengan harga beras eceran di pasar. Margin keuntungan yang besar ini dinikmati para tengkulak dan pedagang besar.
Jadi, kalau benar pemerintah berpihak kepada petani seharusnya menaikkan harga gabah, bukan HET beras. Kemudian soal biaya produksi, sangat wajar anggaran pupuk bersubsidi ditingkatkan.
Jangan lupa khususnya di pulau Jawa area lahan pertanian kian menyusut seiring masif proyek-proyek infrastruktur daya dukung industrialisasi.
Fakta yang layak diimbangi program intensifikasi pertanian. Misalnya, bantuan pupuk murah sehingga biaya produksi tidak memberatkan petani.
Hal tidak kalah fundamental, pemerintah mendorong pelembagaan ekonomi petani melalui pendirian koperasi. Agar petani memiliki posisi daya tawar (bargaining position). Tentu koperasi yang benar-benar menjalankan kaidah dan prinsip-prinsip perkoperasian.
Publik berharap di ujung pemerintahan Presiden Jokowi meninggalkan legasi. Mungkin kita sedikit mafhum beban utang yang terus membengkak. Tetapi jangan sampai 66,7% atau setara 180 juta penduduk masih rentan miskin.
*Penulis: Budiana, pemerhati kebijakan publik.
