Resolusi Majelis Umum PBB no 1514, 14 Desember 1960, yaitu “Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Jajahan” antara lain menyatakan bahwa:
- Ketundukan suatu bangsa terhadap penaklukan, dominasi dan eksploitasi asing merupakan suatu pengingkaran terhadap hak asasi manusia, bertentangan dengan Piagam PBB dan merupakan hambatan bagi kemajuan perdamaian dan kerja sama dunia.
- Segala tindakan bersenjata atau segala jenis tindakan represif yang ditujukan terhadap masyarakat yang bergantung pada mereka harus dihentikan agar mereka dapat melaksanakan hak kemerdekaan penuh secara damai dan bebas, dan integritas wilayah nasional mereka harus dihormati.
Secara logika, jika kemerdekaan adalah hak, tentu segala bentuk perjuangan meraih hak itu adalah hal yang sah dilakukan. Hak ini secara eksplisit telah dinyatakan dalam Resolusi 38/17 Desember tahun 1982, yaitu “bangsa terjajah berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan senjata.” Resolusi ini secara khusus terkait dengan Palestina:
- Menegaskan kembali legitimasi perjuangan masyarakat untuk kemerdekaan, keutuhan wilayah, persatuan nasional dan pembebasan dari dominasi kolonial, apartheid dan pendudukan asing dengan segala cara yang ada, termasuk perjuangan bersenjata.
- Menegaskan kembali hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Namibia, rakyat Palestina dan semua bangsa yang berada di bawah dominasi asing dan kolonial untuk menentukan nasib sendiri, persatuan dan kedaulatan nasional tanpa campur tangan asing.
Dari pembahasan singkat ini, semoga dipahami bahwa para pejuang Palestina berhak melawan dengan cara apapun, dan Operasi Taufan Al Aqsa adalah pilihan mereka dalam melawan. Tugas orang-orang merdeka adalah membantu mereka, dengan segala cara yang mungkin. Kita bisa menulis. Kita juga bisa ikut dalam aksi-aksi demo, antara lain demonstrasi di Hari Al Quds Internasional (setiap Jumat terakhir di bulan Ramadhan). Dan masih banyak yang lain. Merendahkan perjuangan bangsa terjajah, jelas bukan sikap orang merdeka.
*Dina Yulianti adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.
