Oleh: Muhammad Zeinny H.S, S.E., M.B.A*
Pada Maret 2023, angka kemiskinan di Indonesia tercatat 9,36% atau sekitar 26,36 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, yang lebih mencemaskan adalah ketimpangan regional. Tingkat kemiskinan di provinsi seperti Papua dan NTT jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa. Pada 2022, Papua memiliki tingkat kemiskinan sebesar 27,53%, jauh di atas rata-rata nasional.
Proses kontestasi pilkada serentak di Indonesia telah berakhir. Banyak daerah telah memilih pemimpin baru untuk menjabat selama lima tahun ke depan.
Di setiap kontestasi, ada euforia kemenangan, tetapi setiap pemimpin daerah harus menghadapi tugas berat selama lima tahun ke depan untuk memperbaiki ekonomi daerah.
1. Kesejahteraan yang Terhimpit: Kemiskinan yang Mengancam
Keadaan kesejahteraan masyarakat Indonesia masih sangat menantang. Banyak wilayah masih menghadapi kemiskinan yang tak kunjung teratasi, kesenjangan sosial yang luas, dan ketidakadilan ekonomi, meskipun angka kemiskinan nasional menurun. Pemimpin daerah yang baru dilantik harus menghadapi tantangan ini karena banyak penduduk mereka bergantung pada sektor informal yang rentan dan rentan terhadap krisis.
Pada Maret 2023, angka kemiskinan di Indonesia tercatat 9,36% atau sekitar 26,36 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, yang lebih mencemaskan adalah ketimpangan regional. Tingkat kemiskinan di provinsi seperti Papua dan NTT jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa. Pada 2022, Papua memiliki tingkat kemiskinan sebesar 27,53%, jauh di atas rata-rata nasional.
Menurut Laporan BPS 2023 tentang Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, Indeks Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) Indonesia pada tahun 2023 adalah 0,38. Angka-angka ini masih menunjukkan perbedaan yang signifikan antara orang kaya dan miskin, meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemimpin daerah yang terpilih, sementara itu, harus berjuang untuk mengatasi perbedaan ini, yang kian memperburuk kualitas hidup di beberapa wilayah.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketergantungan pada Sektor Informal Hampir 60% orang Indonesia bekerja di sektor informal, tetapi kebijakan sering mengabaikan sektor ini. Lebih dari setengah dari karyawan sektor informal tidak memiliki jaminan sosial dan kesejahteraan yang memadai, menurut BPS 2023. Kondisi ini memperburuk ketimpangan dan membuat banyak orang tidak bisa mendapatkan pendidikan, jaminan pensiun, atau layanan kesehatan yang layak.
2. Tingkat Tertinggi Pengangguran: Ketidakseimbangan antara Jumlah Pekerjaan dan Jumlah Pencari Kerja
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
