Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, menilai pengakuan kemerdekaan yang bersifat resiprokal tersebut adalah aspirasi bangsa Indonesia yang sudah digaungkan sejak lama. “Ini harus didukung penuh karena jelas landasannya adalah konstitusi Indonesia yang menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, baik Palestia maupun Israel,” jelasnya.
Memang pernyataan Prabowo itu bukanlah hal yang mengejutkan. Beberapa presiden RI sebelumnya pun memiliki sikap yang sama. Diyakini apa yang disampaikan Prabowo itu bukan upaya menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.
“Sikap Prabowo bukan hal yang mengejutkan. Semua presiden RI punya sikap seperti itu. Yang jadi masalah adalah timingnya,” tutur Pengamat Hubungan Internasional dan Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Smith Alhadar.
Pernyataan Prabowo itu dimaksudkan atas dasar kepentingan kemerdekaan Palestina. Prabowo dianggap Smith memahami normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel tanpa memberikan jaminan kemerdekaan Palestina yang berpotensi menjatuhkan posisi pemerintahannya.
Menurut Smith, hal itu tidak bertentangan dengan posisi presiden-presiden RI sebelumnya. “Kalau itu dia lakukan sekarang, pemerintahannya akan kolaps. Menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa kemerdekaan Palestina tidak bisa diterima mayoritas rakyat Indonesia,” ucap Smith.
Ia juga mengatakan upaya Prabowo membuka hubungan diplomatik dengan israel jika kemerdekaan Palestina diakui sebagai sikap realistis. “Mengaitkan normalisasi hubungan dengan Israel asalkan Palestina berdiri sebagai negara Palestina dengan perbatasan pra perang 1967 adalah sikap yang realistis,” kata Smith.
Tapi yang jelas, sebagai negara muslim terbesar di dunia, suara Indonesia mengakui negara Israel dinilai sangat penting sebagai konsesi memerdekakan Palestina. “Suara Indonesia juga penting dalam memudahkan negara muslim lain mengikuti jejaknya,” kata Smith.
Ia juga menyebutkan pengakuan Perancis terhadap Palestina sangat penting dan strategis. “Dengan demikian, KTT PBB itu akan memiliki bobot yang lebih besar bila semakin banyak negara yang berpartisipasi,” sambung Smith.
Sebagai salah satu pemimpin Uni Eropa, ia yakin sikap Perancis dapat menyeret negara lain untuk turut mengakui Palestina. Namun INdonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam tawaran damai yang hanya memberikan otonomi terbatas kepada Palestina.
“Sikap Indonesia juga bersama dengan banyak negara lain akan menambah bobot konferensi sekaligus meningkatkan tekanan atas Israel dan melemahkan standing point AS sebagai pembela Israel,” papar Smith.
Ia juga menduga Palestina hanya akan diberi kehidupan di kantong-kantong Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, tanpa kemerdekaan penuh. “Indonesia harus periksa dengan seksama konsep perdamaian Palestina-Israel yang dibuat Macron dan MBS sebelum mengakui Israel,” tutur Smith.
Di tengah eskalasi konflik yang terus menelan ribuan nyawa di Palestina, pernyataan kedua pihak itu mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global. Lebih dari sekadar politik luar negeri, respon ini mencerminkan eksistensi Indonesia sebagai penjaga nurani kemanusiaan internasional yang mampu menyeimbangkan realisme diplomatik dan komitmen moral.
Jika dunia bergerak menuju rekonsiliasi, maka Indonesia punya peran strategis sebagai jembatan antara dunia Islam dan Barat, serta sebagai pelopor perdamaian yang adil dan bermartabat. Palestina merdeka adalah langkah awal, namun pertanggungjawaban dan rekonsiliasi adalah syarat mutlak agar perdamaian benar-benar berakar.
