Klarifikasi Isu dan Komitmen Kebijakan
Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga meluruskan sejumlah isu yang berkembang di kalangan mahasiswa, termasuk terkait wacana penutupan program studi. “Saya ingin mencoba meluruskan beberapa isu. Yang pertama, isu terkait penutupan program studi, itu tidak ada. Tidak ada penutupan program studi, ya, itu tidak ada. Yang ada adalah penataan. Artinya penataan itu tidak menutup. Penataan itu memberikan penguatan terhadap program studi-program studi. Dan ini juga tidak hanya persoalan keguruan, tetapi juga program-program studi yang lain,” tuturnya.
Ia turut menegaskan komitmen kementerian dalam menangani berbagai persoalan di lingkungan kampus, termasuk kasus kekerasan seksual dan pelanggaran etika lainnya. “Dan kemudian berikutnya terkait dengan pelecehan seksual. Sekali lagi saya menyampaikan kepada Saudara-saudara bahwa pelecehan seksual atau sikap amoral yang lain termasuk korupsi yang ada di lingkungan pendidikan tinggi, maka kita wajib hukumnya menjadi orang yang pertama melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang,” imbuh Fauzan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyerahkan pakta integritas berisi tujuh tuntutan utama, di antaranya penghapusan komersialisasi pendidikan, jaminan akses pendidikan yang lebih inklusif, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Fauzan menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen moral dari pihak kementerian.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi kebijakan memerlukan proses yang tidak instan. “Apa yang saudara-saudara usulkan, insyaallah kami akan menindaklanjuti. Tentu saja menggunakan mekanisme. Ada yang bisa cepat, tetapi ada juga yang harus menggunakan mekanisme. Tentu ini memerlukan kesabaran, ya,” kata Fauzan.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada kementerian untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak ada perkembangan signifikan, aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar disebut akan kembali digelar di berbagai daerah. Aksi ini menjadi penanda bahwa isu pendidikan masih menjadi perhatian utama generasi muda, sekaligus menunjukkan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional ke depan.
