Selain persoalan investasi, Prof. Didik juga menyoroti melemahnya daya beli masyarakat yang dinilai berkaitan erat dengan menyusutnya sektor industri dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif. Ia menilai kondisi tersebut membentuk lingkaran persoalan yang hanya dapat diputus melalui transformasi struktur industri, deregulasi, dan debirokratisasi.
Menurutnya, Indonesia pernah berhasil menerapkan kebijakan serupa pada dekade 1980-an hingga 1990-an yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7–8 persen dan pertumbuhan sektor industri mencapai 10–12 persen. Namun, kebijakan tersebut belum kembali diterapkan secara konsisten.
Lebih lanjut, Prof. Didik menjelaskan bahwa Vietnam justru melanjutkan strategi transformasi ekonomi melalui pembangunan industri yang berorientasi ekspor. Negara tersebut, kata dia, terlebih dahulu masuk ke rantai produksi global melalui investasi asing berkualitas, kemudian secara bertahap meningkatkan kemampuan industri domestik melalui transfer teknologi dan inovasi.
“Strategi industri Vietnam adalah strategi outward looking, persis sama dengan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1980-an. Tahapannya adalah menarik FDI yang berkualitas. Berbeda dengan Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dan lain-lain,” jelasnya.
Prof. Didik mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret untuk membangkitkan sektor industri dan memperbaiki iklim usaha, Indonesia berisiko semakin tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
“Kita sekarang kalah dengan ‘anak bawang’ (Vietnam) yang pada tahun 1970-an rakyatnya masih telantar mengungsi di Pulau Galang dan Rempang. Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN,” tutup Prof. Didik.
