Penulis: Randy Aprialdi*
Wacana pendidikan tinggi gratis kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mulai disiapkan secara bertahap. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kini tengah menghitung kebutuhan pembiayaan sekaligus menyiapkan sejumlah opsi pelaksanaan.
Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai kapan program tersebut mulai diterapkan, siapa saja yang akan menjadi penerima, maupun berapa besar anggaran yang secara khusus harus disiapkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menghitung berbagai komponen pendapatan PTN, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) pada jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional perguruan tinggi.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ujar Brian dalam keterangan pemerintah pada September 2026.
Artinya, pembahasan kuliah gratis saat ini belum sampai pada tahap penetapan mekanisme final. Pemerintah masih perlu menghitung konsekuensi kebijakan tersebut terhadap pembiayaan pendidikan tinggi secara keseluruhan. Bagi Sobat Kaka, istilah kuliah gratis mungkin terdengar sederhana, yaitu tidak perlu membayar UKT setiap semester.
Namun, bagi perguruan tinggi, UKT merupakan salah satu bagian dari sistem pembiayaan pendidikan. Jika pembayaran mahasiswa dikurangi atau bahkan dihapus, pemerintah perlu memastikan sumber dana penggantinya tersedia secara memadai.
Oleh karena itu, kajian pemerintah tidak hanya melihat besaran UKT yang selama ini dibayarkan mahasiswa. Kemdiktisaintek juga menghitung pendapatan lain yang dimiliki PTN serta standar pembiayaan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri.
Pemerintah menyebut perhitungan tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan anggaran sekaligus memilih skema yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan tinggi gratis perlu dipahami sebagai perubahan mekanisme pembiayaan.
Biaya pendidikan tetap ada, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang menanggung biaya tersebut dan bagaimana negara memastikan perguruan tinggi tetap mampu menjalankan kegiatan akademiknya.
Berapa Besar Anggaran yang Dibutuhkan?
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
