Kuliah Gratis Tidak Cukup dengan Menghapus UKT
Persoalan pembiayaan tidak berhenti pada kemampuan pemerintah menggantikan pembayaran mahasiswa. Tantangan berikutnya adalah memastikan kampus tetap mampu memberikan pendidikan yang bermutu. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie membahas persoalan tersebut dalam penjelasan yang dipublikasikan pada 10 Oktober 2026.
Ia menyoroti perlunya menyeimbangkan tiga aspek pendidikan tinggi, yaitu kualitas, keterjangkauan, dan jumlah mahasiswa yang dapat dilayani. Dalam laporan detikEdu pada tanggal yang sama, Stella mengatakan, “Kita inginnya UKT murah atau bahkan gratis. Tapi, gaji dosen harus tinggi dan juga dana riset harus banyak.” ujar Stella seperti dikutip dari Detik.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa biaya pendidikan perlu dilihat bersama kebutuhan penyelenggaraan kampus. Pendidikan gratis bagi mahasiswa tidak akan banyak berarti apabila perguruan tinggi kesulitan membiayai kegiatan akademik, mempertahankan tenaga pengajar berkualitas, atau menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai.
Maka dari itu, skema pembiayaan perlu dirancang dengan memperhitungkan kebutuhan riil perguruan tinggi. Penghapusan UKT tanpa perencanaan anggaran yang cukup berisiko membuat kampus menghadapi persoalan baru dalam menjaga kualitas layanan pendidikan.
Sebaliknya, pembiayaan yang disusun secara terukur dapat memberi kesempatan kepada lebih banyak mahasiswa untuk mengakses pendidikan tanpa membuat kebutuhan akademik perguruan tinggi terabaikan. Biaya kuliah merupakan salah satu hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi, tetapi bukan satu-satunya.
Calon mahasiswa juga perlu mempertimbangkan biaya tempat tinggal, transportasi, makan, buku, perangkat belajar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Artinya, penghapusan UKT dapat meringankan beban keluarga, tetapi belum tentu menghilangkan seluruh hambatan untuk melanjutkan pendidikan.
Bagi mahasiswa yang harus merantau atau berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, biaya hidup tetap menjadi persoalan. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan dukungan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Dalam keterangan resmi pada 22 September 2026, Kemdiktisaintek menyebut mahasiswa dari kelompok ekonomi terbawah, yakni desil 1 hingga 4, telah memperoleh dukungan beasiswa di PTN. Pemerintah juga menyatakan lebih dari 28 persen mahasiswa PTN menerima afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun, kebijakan kuliah gratis berskala lebih luas akan membutuhkan perencanaan tersendiri mengenai sasaran penerima, sumber pembiayaan, serta hubungan dengan program bantuan yang sudah berjalan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah skema baru akan berlaku bagi semua mahasiswa atau diterapkan melalui tahapan tertentu. Kejelasan tersebut penting agar calon mahasiswa dan keluarga tidak mengambil keputusan berdasarkan anggapan bahwa seluruh biaya pendidikan akan segera dihapuskan.
Bagaimana Nasib Perguruan Tinggi Swasta?
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
