Bagaimana Nasib Perguruan Tinggi Swasta?
Pertanyaan lain muncul mengenai posisi perguruan tinggi swasta (PTS). Jika kebijakan kuliah gratis terutama diarahkan kepada PTN, perbedaan beban biaya yang ditanggung mahasiswa dapat memengaruhi pilihan calon mahasiswa. Pada 5 Oktober 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong agar PTS juga memperoleh perhatian dalam rencana kebijakan tersebut.
Ia menilai dukungan bagi perguruan tinggi swasta perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi. “Namun, ketika PTN diberikan perhatian, PTS juga harus mendapatkan porsi perhatian yang sama. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang ada, tidak pernah disebutkan bahwa bantuan operasional hanya terbatas untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah saja,” tegas Hadrian seperti dikutip dari E Media.
Dalam laporan resmi E-Media DPR RI, Lalu menyebut sejumlah opsi dukungan bagi PTS, termasuk bantuan operasional dan penguatan alokasi KIP Kuliah. Ia juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap keberlangsungan PTS ketika pemerintah menyusun kebijakan pendidikan tinggi gratis.
Isu ini penting karena perguruan tinggi swasta turut menampung mahasiswa yang tidak melanjutkan pendidikan di PTN. Jika perbedaan biaya menjadi semakin besar, calon mahasiswa mungkin lebih memilih PTN, sementara PTS yang bergantung pada pendapatan uang kuliah dapat menghadapi tekanan keuangan.
Meski demikian, dampaknya tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan asumsi. Kondisi setiap PTS berbeda, mulai dari kapasitas keuangan, jumlah mahasiswa, biaya operasional, hingga program studi yang ditawarkan. Pemerintah perlu mengkaji dampak kebijakan terhadap ekosistem pendidikan tinggi secara menyeluruh.
Pendidikan tinggi gratis seharusnya memperluas kesempatan masyarakat untuk belajar, bukan menciptakan persoalan baru bagi institusi yang selama ini ikut menyediakan layanan pendidikan. Wacana kuliah gratis menawarkan peluang untuk memperluas akses pendidikan tinggi.
Namun, keberhasilannya bergantung pada rancangan kebijakan yang jelas dan pembiayaan yang berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu menjelaskan sumber serta kebutuhan anggaran secara transparan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana biaya pendidikan akan ditanggung dan bagaimana alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan setiap perguruan tinggi.
Kedua, mutu pendidikan harus menjadi bagian dari perhitungan sejak awal. Anggaran untuk tenaga pengajar, fasilitas, penelitian, dan layanan akademik perlu dipastikan tetap memadai setelah skema pembayaran mahasiswa berubah. Ketiga, pemerintah perlu menentukan hubungan antara kebijakan kuliah gratis, KIP Kuliah, dan bantuan pendidikan lainnya.
Kebijakan yang baik harus menjangkau mahasiswa yang membutuhkan sekaligus memiliki mekanisme pelaksanaan yang mudah dipahami. Keempat, dampak terhadap PTS tidak boleh diabaikan. Perluasan akses pendidikan tinggi membutuhkan ekosistem perguruan tinggi yang sehat, baik negeri maupun swasta.
Pada akhirnya, kuliah gratis bukan sekadar persoalan menghilangkan tagihan UKT. Kebijakan tersebut menyangkut bagaimana negara membagi tanggung jawab pembiayaan pendidikan, menjaga kualitas perguruan tinggi, dan memastikan kesempatan belajar tidak ditentukan semata-mata oleh kemampuan ekonomi keluarga.
Mahasiswa memang bisa menjadi pihak yang paling langsung merasakan manfaatnya. Namun, agar manfaat tersebut bertahan dalam jangka panjang, pemerintah perlu memastikan bahwa biaya yang tidak lagi dibayar mahasiswa tetap memperoleh sumber pembiayaan yang cukup dan dikelola secara bertanggung jawab. [Randy]
