Pemerintah memberikan tanggapan terhadap demonstrasi 28 Oktober melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan. Syahganda menyatakan pemerintah menghormati penyampaian aspirasi mahasiswa dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Ia menjelaskan sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa telah masuk dalam agenda pemerintah. “Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” ujar Syahganda dalam keterangan yang dikutip dari ANTARA, Rabu (28/10).
Dalam penanganan karhutla, misalnya, pemerintah menyebut telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi untuk melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran. Pemerintah juga melaporkan penanganan perkara karhutla hingga 25 Oktober 2026. Tercatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Di bidang ekonomi, pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester pertama 2026. Sementara itu, anggaran pendidikan dalam APBN 2027 disebut meningkat menjadi Rp824 triliun dari Rp757,82 triliun pada APBN 2026.
Syahganda mengakui masih terdapat tantangan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan. Pemerintah menyatakan aspirasi mahasiswa menjadi salah satu masukan dalam proses tersebut. Tuntutan Mahasiswa Perlu Ditindaklanjuti secara Terbuka Respons pemerintah terhadap demonstrasi turut mendapat perhatian dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Sekretaris Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Firre An Suprapto, menilai tuntutan mahasiswa merupakan bentuk umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa, mulai dari lingkungan hingga layanan dasar, perlu dijawab melalui evaluasi kebijakan yang dapat dipantau masyarakat.
Ia juga menilai pemerintah perlu menjelaskan tindak lanjut setiap tuntutan secara terbuka, termasuk alasan apabila suatu aspirasi tidak dapat dipenuhi. “Ukurannya adalah tindak lanjut yang terbuka dan bisa dipantau: apa yang diterima, apa yang ditolak, dan alasannya,” kata Firre kepada NU Online, Rabu (28/10).
Firre mengingatkan bahwa kritik publik perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kebijakan negara. Pemerintah, menurutnya, perlu menyerap aspirasi masyarakat sebelum ketidakpuasan berkembang menjadi sikap apatis terhadap proses politik.
Dengan tenggat waktu yang diberikan Komite Sadar hingga November, tindak lanjut pemerintah terhadap lima tuntutan tersebut akan menjadi perhatian berikutnya. Hingga 3 November 2026, belum ada kepastian mengenai rencana demonstrasi lanjutan dari aliansi mahasiswa tersebut.
Dengan demikian, perkembangan gerakan mahasiswa dalam beberapa pekan ke depan tidak hanya bergantung pada konsolidasi antarkampus, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah memberikan jawaban dan langkah konkret terhadap aspirasi yang telah disampaikan. [Randy]
