ABC AUSTRALIA NETWORK
Seorang anggota senior Parlemen Hong Kong yang pro-Beijing mengatakan, whistleblower Edward Snowden yang membocorkan program pengintaian rahasia Amerika sebaiknya meninggalkan Hong Kong, dimana ia diduga bersembunyi.
Regina Ip, mantan pejabat tinggi keamanan Hong Kong, mengatakan, pemerintah mempunyai “kewajiban untuk menaati persetujuan” dengan Amerika Serikat, yang mencakup ekstradisi para buron. Ia mengatakan, ia tidak tahu apakah pemerintah sudah menerima permintaan ekstradisi Snowden, tapi demi kepentingannya sendiri, Snowden sebaiknya meninggalkan Hong Kong.
“Ia mungkin tidak tahu bahwa Amerika Serikat sudah menandatangani perjanjian dengan kami.” kata Ip.
Amerika Serikat dan Hong Kong menandatangani perjanjian ekstradisi di tahun 1996, setahun sebelum kota itu diserahkan kebawah kedaulatan Cina, berdasarkan mana kedua pihak setuju untuk menyerahkan buron. Namun direktur kelompok hak asasi manusia Human Rights Monitor di Hong Kong, Law Yuk-kai, mengatakan, untuk mengekstradisi seseorang “mungkin diperlukan proses panjang di Hong Kong”.
Whistleblower menyatakan minat untuk pergi ke Eslandia
Snowden, yang tidak diketahui dimana berada, mengungkapkan bahwa ia berada di Hong Kong dalam wawancara dengan koran The Guardian yang diterbitkan hari Minggu. Ia mengatakan, ia memilih Hong Kong karena tradisinya yang kuat mengenai kebebasan menyatakan pendapat.
Tapi karyawan kontrakan yang bekerja pada Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat selama empat tahun terakhir itu kini menyatakan minat untuk meminta suaka di Eslandia, yang dilukiskannya sebagai negara yang membela kebebasan internet.
Namun kepala direktorat imigrasi Eslandia, Kristin Volundardottir, mengatakan, sejauh ini belum diterima permohonan dan Snowden harus pergi ke negara itu untuk mengajukan permintaan suaka.
The International Modern Media Institute, sebuah yayasan Eslandia yang memperjuangkan kebebasan menyatakan pendapat, mengatakan sedang berusaha menghubungi Snowden.
Snowden mengatakan, ia membocorkan program pengintaian rahasia itu karena ia tidak dapat “membiarkan pemerintah Amerika melanggar privacy, kebebasan internet dan kebebasan mendasar orang-orang di seluruh dunia dengan sistem pengintaian besar-besaran yang mereka jalankan secara rahasia”.
Baik Konsulat Amerika maupun pemerintah Hong Kong menolak berkomentar tentang kasus ini. []
SUMBER : RADIO AUSTRALIA
