Rizki Irwansyah
JAKARTA, KabarKampus – Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta meragukan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Ketidakpercayaan itu menguat, setelah demontrasi yang digelar mahasiswa pada Senin, (30/09/2019) di Gedung DPR RI kembali ricuh.
Hal tersebut disampaikan Riski Ari Wibowo, Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta, Selasa, (01/10/2019). Baginya, apa yang disampaikan Jokowi dengan realitas berbanding terbalik.
“Hari ini kita bisa lihat aksi unjuk rasa mahasiswa menyampaikan pendapat kembali diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi” ucap Riski Ari Wibowo (30/09)
Sebelumnya, lanjut Rizki, Presiden Jokowi mengundang lebih dari 30 tokoh kebangsaan ke Istana Merdeka, Kamis (26/09/2019) lalu. Di hadapan mereka Presiden Jokowi menegaskan komitmennya dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia, termasuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Namun pada kenyataannya hari ini justru dijawab dengan kekerasan, intimidasi, dan beberapa aksi penangkapan aktivis.
Padahal, kata Rizki, protes yang diajukan oleh mahasiswa cukup jelas. Diantaranya, menuntut Anggota DPR untuk membatalkan RUU jalur cepat padahal tidak Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Tolak RUU KUHP ngawur yang merugikan rakyat, mendesak Presiden Jokowi membuat Perppu untuk membatalkan Undang Undang (UU) KPK, meminta pertanggung jawaban Kepolisian atas jatuhnya korban aksi.
“Poin dari tuntutan Mahasiswa jelas merupakan antitesis dari ngawurnya Pemerintah menjelang masa akhir jabatannya. Beberapa RUU jelas sangat bermasalah dan merugikan rakyat Indonesia,” terang Rizki.
Selain itu lanjutnya, Presiden Jokowi juga meminta Menristek agar mahasiswa tidak lagi melakukan unjuk rasa. Menristek juga menekan Rektor dan memberikan Sanksi kepada Dosen yang membiarkan aksi mahasiswa.
Riski Ari Wibowo menilai tindakan membuat banyak keraguan publik yang musti dijawab bicara soal komitmen Presiden Joko Widodo dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu Riski mendesak Presiden Jokowi melakukan koreksi dan evaluasi.
“Kejadian hari ini memaksa Presiden Jokowi harus melakukan koreksi dalam pemerintahannya selama lima tahun kebelakang, dan melakukan evaluasi untuk membangun dan merawat bangsa Indonesia kedepan”,
Wakil Presiden Dema-UIN ini berharap, hasil dari evaluasi lima tahun pemerintahan Jokowi melahirkan pemerintahan yang bersih, bermartabat, dan mampu merawat tenun demokrasi yang sudah dibangun dengan keringat dan darah.[]
