JAKARTA, KabarKampus – Proses pemilihan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Busyro Muqoddas 2014-2018 sudah berakhir. Proses seleksi ini menyisakan dua nama yang dipilih oleh Pansel dan selanjutnya akan diserahkan ke DPR RI untuk dipilih satu orang.
Namun proses seleksi ini mendatangkan pertanyaan besar Ahmad Taufik, salah satu calon yang sudah dinyatakan masuk enam besar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak transparans dalam proses pemilihan dari tahap ke tahap, hingga Pansel menyerahkan dua nama kepada Presiden SBY.
“KPK adalah lembaga terhormat, yang harus diisi oleh orang-orang yang transparan dan jujur. Karena itu proses seleksinya pun harus transparans dan jujur, dipilih oleh orang-orang yang bersih, jujur, berdedikasi dan professional,” tulis Ahmad Taufik dalam surat permohonan informasi publik yang ditujukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) kemarin, Selasa, (28/10/2014).
Menurut ATe, proses seleksi pasti menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, karena itu peserta seleksi dan panitia seleksi harus mempertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan tersebut. Karena anggaran negara itu menggunakan uang rakyat.
“Sebagai pertanggungjawaban saya kepada publik, saya sebagai salah seorang peserta ingin mendapat informasi hasil penilaian saya di setiap tahapan, serta rangking 1 -6 atas hasil penilaian itu,” terang Ate.
Selain itu menurut Ate, permintaan transfaransi proses seleksi ini juga merupakan pertanggungjawaban dirinya kepada publik, serta pansel kepada dirinya sebagai salah seorang peserta seleksi. Hal ini diperlukan agar seleksi-seleksi institusi negara lain ke depan, bisa transparan, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Oleh karena itu, dalam surat permohonan informasi publik ini, Ate meminta sejumlah hasil penilaian di setiap tahapan sampai tingkatan rangking 1-6, catatan-catatan penilaian serta salinan otentik Surat Keputusan-surat keputusan panitia, di tiap tahapan sampai diserahkan ke Presiden SBY.
“Informasi-informasi publik di atas akan digunakan untuk menganalisis kapabilitas saya, jika punya kesempatan dan mau untuk ikut dalam kontestasi proses pemilihan di institusi-institusi negara lainnya ke depan,” tutup ATe dalam suratnya.[]
