Ahmad Fauzan Sazli
YOGYAKARTA, KabarKampus – Praktik demokrasi Indonesia telah berkembang menjadi lebih baik. Meski demikian politik di Indonesia masih mengarah pada munculnya politik populisme.
Berdasarkan survei hasil kerjasama UGM dengan University of Oslo menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia mengarah pada politik berbasis ketokohan, khususnya mereka yang menduduki posisi publik seperti pimpinan daerah. Bahkan kecenderungan organisasi seperti partai pilitik dan organisasi berbasis akar rumput tidak menjadi penting lagi dalam politik.
“Kalaupun aktor menggunakan organisasi, ia bersifat pragmatis yakni untuk memobilisasi pemilih saat pemilu. Setelah Pemilu usai, organisasi terlupakan,” kata Prof. Dr. Purwo Santoso, Pengajar Ilmu Politik, Fisipol UGM, dalam menyampaikan hasil Survei Perkembangan Demokrasi di Indonesia di UC UGM, Selasa (29/04/2014).
Selanjutnya Purwo menambahkan, politik berbasis figur ini, ditandai dengan kebutuhan para figur untuk populer melalui media massa. Mereka lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan.
“Itulah yang muncul dengan yang selama ini kita kenal sebagai politik pencitraan,” katanya.
Survei ini sendiri sendiri dilakukan di 30 Kabupaten/kota di Indonesia dan melibatkan narasumber dari 592 aktivis pro demokrasi yang berlangsung sejak awal 2013 hingga akan berakhir tahun 2014.
Hal senada juga ditegaskan Prof Olle Tornquist, Profesor Ilmu Politik University of Oslo. Menurutnya politik Indonesia mengarah pada munculnya populisme. Kelahiran populisne ini tampaknya menandai pergeseran model politik Indonesia yang berbasis patronase dengan karakterisik yang klienistik.
Sementara itu, Dr. Eric Hiarej salah satu anggota tim peneliti sekaligus Pengajar Hubungan Internasional, Fisipol UGM, Dr. Eric Hiarej mengatakan dari survei yang dilakukan di tingkat akar rumput ditemukan bahwa pemilih yang memberikan suaranya pada calon legislatif atau calon kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor politik uang namun juga karena hubungan relasi yang begitu kuat di masyarakat.[]
