JAKARTA, KabarKampus – Pernyataan Muhammad Riza Chalid dengan Makruf Syamsudin dan Setya Novanto yang diperdengarkan Dalam Sidang Majelis Kehormatan Dewan DPR RI pada tangga 2 dan 3 Desember 2015 lalu telah menyinggung masyarakat Minangkabau. Dalam percakapan tersebut Muhammad Ridwan Chalid alias MR menyebutkan Padang sebagai Provinsi Dajjal.
Karena itu, warga Minangkabau atau Sumatera Barat yang mengatasnamakan Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) memberikan somasi kepada MR. Mereka meminta MR mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara adat serta menyampaikan permintaan maaf di media massa.
Dedi Warman Sekjen IPPMI) mengatakan, IPPMI diamanahkan berbagai tokoh adat untuk menyikapi pernyataan ‘Dajjal’ dari Muhammad Riza Chalid. Atas nama masyarakat Sumbar secara umum, orang minangkabau secara khsusnya, merasakan tersinggung pernyataan seperti itu.
“Kepada ke Muhammad Riza Chalid agar meminta maaf secara terbuka dan secara adat. Karena menyebutkan Dajjal kepada masyarakat MInang. Dajjal dalam terminology Islam adalah seburuk buruknya orang. Gambaran dajjal dalam hadits Nabi Sessunguhnya iya buta sebelah mata, ia datiang membawa sesuatu seperti surge dan neraka,” kata Dedi Warman.
Menurutnya, mereka sangat tersinggung, karena warga Minang mempunyai prinsip ‘adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Mereka juga tidak terima dibilang Dajjal.
“Dan ini harus diselesaikan dengan cara apapun, kami sudah menyiapkan jalur hukum bila yang bersangkutan tidak ada niat baik,” kata Dedi Warman dalam konferensi pers di Jakarta kemarin, Minggu, (06/12/2015).
Sementara itu M. Ihsan, S.H., M.H., M.SI, pengacara IPPMI dalam surat somasinya meminta Muhammad Riza Chalid untuk mencabut pernyataannya yang mengatakan bahwa Padang atau Sumatera Barat adalah “Provinsi Dajjal”. Selain itu mereka juga meminta MR untuk meminta maaf secara langsung dalam Rapat Adat yang diselenggarakan oleh Pemangku Adat Minangkabau.
“Kami juga meminta Saudara Muhammad Riza Chalid untuk menyampaikan permintaan maaf dalam 5 media cetak Nasional, 3 Media Televisi, dan Tiga Media Cetak Lokal Sumatera Barat,” katanya.
Menurut M. Ihsan, untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, mereka menunggu jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 4 x 24 jam terhitung sejak Somasi ini dikeluarkan. Jika somasi ini tidak ditanggapi, mereka akan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[]
