JAKARTA, KabarKampus – Bu Patmi, seorang pejuang kendeng meninggal dunia di ruma Sakit St. Corolus Salemba. Pada 02.55 WIB, Selasa, (21/03/2017). Bu Patmi meninggal diduga karena serangan jantung.
Bu Patmi merupakan salah satu pejuang yang mengecor kaki di depan Istana negara bersama 19 orang pejuang Kendeng lainnya. Patmi datang sekeluarga, dengan kakak dan adiknya, dengan seijin suaminya. Mereka datang untuk memerotes pendirian pabrik semen PT Indonesia di kawasan Gunung Kendeng.
Muhamad Isnur, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menceritakan, Bu Patmi sebelumnya dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik oleh Dokter. Kurang lebih pukul 02:30 dini hari (Selasa, 21 Maret 2017) setalah mandi, bu Patmi mengeluh badannya tidak nyaman, lalu mengalami kejang-kejang dan muntah.
“Dokter yang senang mendampingi dan bertugas segera membawa bu Patmi ke RS St. Carolus Salemba. Menjelang sampai di RS, dokter mendapatkan bahwa bu Patmi meninggal dunia,” tambah Isnur.
Menurut Isnur, pagi ini jenasah almarhumah Bu Patmi dipulangkan ke desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati untuk dimakamkan di desanya. Para pejuang lainnya juga langsung pulang menuju Kendeng.
Terkait meninggalnya Bu Patmi saat berjuang di Jakarta, Isnur menyatakan, mereka warga-negara Republik Indonesia yang ikut menolak pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng berduka atas kematian bu Patmi. Mereka juga ingin menegaskan kekecewaan yang mendalam terhadap tumpulnya kepekaan politik para pengurus negara, termasuk pengingkaran tanggung-jawab untuk menjamin keselamatan warga-negara dan keutuhan fungsi-fungsi ekologis dari bentang alam pulau Jawa, khususnya kawasan bentang alam karst Kendeng.
“Sungguh ironis, bahwa di satu pihak pemerintah Republik Indonesia menggembar-gemborkan itikad dan tindakan untuk ikut menjadi resolusi sejati dari krisis perubahan iklim dan hilangnya keragaman hayati, menegakkan hukum dan melakukan pembangunan dari pinggiran,” tukas Isnur.
Bagi Isnur, kematian Bu Patmi menjadi saksi bagi seluruh dunia, bahwa warga masyarakat Indonesia masih harus menyatakan sikapnya sendiri karena tidak adanya pembelaan sama-sekali dari pengurus kantor-kantor pemerintah. Seharusnya kantor pemerintahan tersebut mengurus nasib warga negara.
“Kami juga menyampaikan kepada kalangan berpendidikan tinggi yang justru memilih peran sebagai juru-sesat untuk mengaburkan duduk-perkara masalah yang tengah dilawan oleh warga kawasan bentang alam karst Kendeng, termasuk sebagian pengurus media massa bahwa upaya-upaya bangsa Indonesia dan kemerdekaan Republik Indonesia,” ungkap Isnur.
