Penulis : Hupla Ney Sobolim
BANDUNG, KabarKampus – Sebanyak 60 aktivis Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga kembali melakukan aksi demonstrasi menolak perjanjian kerjasama Freeport dengan pemerintah Indonesia. Aksi ini digelar dengan longmarch dari patung Kuda Universitas Diponegoro hingga Bundaran Simpang Lima, Semarang, Jumat kemarin, (07/04/2017).
Sepanjang aksi mahasiswa meneriakkan yel-yel hancurkan imperialisme, hapuskan Konialisme dan lawan Militerisme. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian meminta pemerintah Indonesia dan Freeport berhenti melakukan eksploitasi dan ekspolorasi sumberdaya alam di tanah Papua. Aksi ini juga sekaligus meminta agar masyarakat Papua diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri.
Jackson Gwijangge, Korlap aksi mengatakan, mereka menolak semua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport untuk terus melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam tanah Papua. Bagi mereka Freeport adalah awal malapetaka bagi rakyat bangsa West Papua.
“Freeport yang merupakan perusahaan imperialis milik Amerika masuk secara ilegal lewat pemerintah Indonesia pada tahun 1967 tanpa melibatkan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat. Padahal status West Papua belum secara resmi menjadi bagian dari Indonesia,” ungkap Jackson.
Selain itu ungkap Jackson, tidak tidak hanya keberadaan Freeport dan NKRI yang sama-sama Ilegal di tanah West Papua. Keberadaan Freeport juga telah merampas lebih dari satu Juta hektar tanah masyarakat adat.
Kemudian menurutnya, sejak eksplorasi berjalan lebih dari dua miliar ton limbah tailing telah dibuang ke Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimone. Sejak tahun 70an juga hingga saat ini Freeport telah memberikan dana keamanan kepada TNI dan Polri sebanyak lebih dari US 50 Juta dollar.
“Akibatnya berbagai kasus pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan fisik terjadi rakyat dan bangsa West Papua. Sejak keberadaan NKRI dan Freeport di Tanah West Papua lebih dari 500.000 orang dibunuh,” tambah Jackson.
Oleh karena itu, Jackson dan kawan-kawan meminta tidak hanya Freport harus keluar dari tanah Papua, namun juga meminta agar kekayaan Freeport diaudi agar bisa memberikan pesangon bari para buruh Freeport. Kemudian mereka juga meminta agar cadangan tambah dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan Freeport diaudit serta Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang.
“Tarik TNI/Polri organik dan non organik dari tanah Papua. Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua. Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa West Papua,” ungkapnya.
Dalam aksi ini selain melakukan longmarch, saat mereka kembali ke titik aksi para aktivis ini melakukan teatrikal di Patung Kuda Undip. Teatrikal tersebut mengkritisi perampasan tanah adat atas nama perusahaan dan pembangunan yang mengakibatkan masyarakat adat termarjinaliasi dari tanah leluhurnya.[]