SEMARANG, KabarKampus – Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Semarang-Salatiga mendesak agar pemerintah untuk menuntaskan semua pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka hari HAM Internasional 10 Desember 2017.
AMP merasa kondisi perlindungan HAM di Papua semakin memburuk dari tahun ke tahun. Mulai dari keluarnya Trikora masa Presiden Sukarno hingga saat ini.
“Padahal sebelumnya rakyat Papua hidup aman dan damai dengan berkebun, meramu di tanahnya sendiri,” ungkap AMP Semarang Salatiga dalam keterangan persnya, Senin, (11/12/2017).
Menurut AMP, seperti pada zaman rezim Suharto, saat Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua dilakukan Kontrak Karya PT. Freeport tahun 1967. Hal ini melegitimasi kejahatan kemanusiaan dengan menjadikan wilayah Papua sebagai Daerah Operasi Militer besar-besaran (1970-an hingga 1990-an).
“Akibatnya ribuan rakyat Papua terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Papua Nugini,” tambah mereka.
Dari semua pelanggaran HAM yang dilakukan militer tersebut, bagi AMP tidak ada yang diselesaikan negara. Diantaranya Biak Berdarah pada 1998, Wasior Berdara 2001, Wamena Berdarah 2003, Abepura Berdarah 2006. Selain itu adalah beberapa tokoh Papua diantaranya; Arnold Clemen Ap pada 1982, Thom Wainggai 1996, Theys H. Eluay 2001, Musa Mako Tabuni 2012, dan lainnya.
Kemudian yang terbaru, menurut AMP adalah pada 8 Desember 2017, sebanyak delapan Siswa SMA di Paniai ditembak anggota TNI, lima diantaranya meninggal, satu orang di Deiyai ditembak pada 2017. Kemudian satu orang di Merauke meninggal akibat dianiaya oleh anggota TNI pada 2017 dan masih banyak terjadi pelanggaran HAM hingga sekarang dalam berbagai motif.
Oleh karena itu, selain mendesak agar pemerintah mengusut tuntas semua pelanggaran HAM di Tanah Papua, juga meminta militer ditarik dari seluruh tanah Papua. Selanjutanya adalah agar PBB segera mengintervensi ke Tanah Papua
“Tutup PT. Freeport dan perusahaan multi-nasional lainnya sebagai dalang kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua. Hentikan Teror dan intimidasi Terhadap mahasiswa Papua di luar Papua,” tegas AMP.[]
