Media Sosial dan Flexing
Ada dua penjelasan mengapa media sosial memiliki keterhubungan dan peran dalam memfasilitasi perilaku flexing. Pertama, media sosial memfasilitasi pengguna untuk membuat profil pribadi yang bisa dilihat oleh pengguna lain. Pengguna juga memiliki kebebasan untuk membentuk identitas diri dan menampilkan apa yang ingin mereka tunjukkan kepada dunia virtual. Sesama pengguna juga dapat saling mengetahui informasi terkait kehidupan pengguna satu sama lain. Kedua, media sosial membantu memfasilitasi interaksi penggunanya. Sesuai namanya, media sosial adalah media untuk bersosialisasi. Fasilitas ini membuat media sosial berkontribusi terhadap produksi dan sirkulasi ekspresi budaya populer, termasuk perilaku flexing.
Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial ini tidak hanya memfasilitasi penggunanya dalam hal-hal positif seperti konten-konten belajar, konten resep masakan ataupun konten bermanfaat lainnya, namun dalam hal ini media sosial saat ini seperti dijadikan alat validasi oleh beberapa orang yang sering dikenal dengan istilah flexing. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial dan Flexing ini memiliki hubungan yang sangat erat di mana media sosial memberikan ruang kepada penggunanya untuk mengekspresikan diri, baik itu hal-hal positif seperti hasil karya anak muda bangsa, kreasi budaya, maupun penemuan-penemuan teknologi baru yang dapat kita saksikan hanya dalam sebuah platform media sosial.
Selain dampak positif yang penulis sampaikan ada juga dampak negatif dalam media sosial ini di antaranya media sosial dijadikan alat untuk mendapatkan validasi dari masyarakat lain dengan cara memamerkan kekayaan yang dimiliki sehingga demi mendapatkan validasi hal apapun akan dilakukan termasuk tindak korupsi, gratifikasi, pencurian dan lain lain.
Selanjutnya dampak Negatif Flexing pejabat dalam media sosial:
– Menimbulkan kecemburuan sosial dalam kalangan masyarakat.
– Menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada para pejabat yang flexing ini.
– Membawa dampak perasaan skeptis publik terhadap kepercayaan kinerja pemerintah.
– Masyarakat jadi mempertanyakan kebijakan yang akan dibuat oleh para pejabat yang flexing ini.
Tentunya sebagai masyarakat ingin kebijakan yang dibuat oleh stakeholder yang beretika, berintegritas serta mengedepankan kebermanfaatan bagi masyarakat luas dan mengesampingkan kepentingan pribadi para stakeholder itu sendiri.
Penulis setuju, bahwa kemajuan teknologi informasi termasuk media sosial, turut andil mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi sarana bagi publik untuk turut peka mengkritisi, mengawasi jalannya sistem maupun penyelenggara pemerintahan. Memviralkan yang selama ini menjadi kebiasaan bermedia sosial masyarakat, bukan berarti melulu buruk, karena tidak sedikit kebijakan maupun sikap pemerintah cepat diambil berdasarkan viralnya suatu kejadian maupun peristiwa yang menjadi sorotan publik. Contohnya, petinggi kementerian atau istansi yang mengambil sikap tegas atas perbuatan pamer kekayaan oleh anggota keluarga pejabat di lingkungannya, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.
Namun kiranya diperlukan adanya perubahan mindset dari penyelenggara negara maupun pejabat publik. Sederhananya menyangkut tiga aspek, yakni merubah pemikiran dari wewenang menjadi peranan, merubah paham penguasa menjadi pelayan, dan merubah paham pemegang jabatan sebagai pemegang amanah rakyat dengan segala pertanggung jawabannya. Harapannya untuk menjauhkan sikap sekularisme, karena menyadari bahwa amanah rakyat yang diterimanya kelak mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan YME.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
