Ketiga, sebaiknya perhatian pemerintah difokuskan pada ketersediaan pangan murah dibandingkan penyediaan makan gratis kepada pelajar. Sebab apabila biaya bahan pokok bisa ditekan sedemikian rupa berdampak terhadap harga jual yang murah dan mampu dijangkau oleh masyarakat. Pada aspek ini, pemerintah sudah mampu untuk memecah kebuntuan atas maraknya kenaikan harga pangan.
Hal di atas bisa diwujudkan dengan memaksimalkan potensi petani dalam negeri dan mengurangi angka importir atas kebutuhan pokok di Indonesia. Misalnya dengan memaksimalkan food estate sebagai salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dalam kata lain, dampak yang dirasakan atas murahnya harga pangan ini bukan hanya meyentuh level tertentu, namun dapat dirasakan juga oleh masyarakat secara menyeluruh.
Dan yang terakhir, konsep yang ditawarkan harus lebih dimatangkan kembali. Sekali lagi bahwa program ini sangat positif, namun dengan kurang jelasnya tujuan dan praktik dari program ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Mungkin karena langkah ini merupakan langkah awal, maka proses evaluasi akan berjalan seiring dengan terlaksananya program MBG.
Namun melihat polemik yang timbul cukup konkrit, seperti efisiensi anggaran yang menyebabkan banyak PHK, instansi yang mempekerjakan pegawainya secara WFA (work from anywhere) dan itu merupakan hal yang tidak lumrah, atau bahkan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengeluh lantaran mereka yang bertugas untuk menyediakan produk makanan harus menggunakan modal sendiri sebelum akhirnya dilakukan reimbursement oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa konsep yang ditawarkan untuk program MBG belum matang dan ini bisa dirasakan oleh berbagai pihak.
Banyak dampak yang muncul dan akhirnya berbuntut pada pertanyaan mengenai seberapa siap sebenarnya pemerintah terhadap program makan bergizi gratis ini.
Pemerintah harus segera menemukan formula untuk meperbaiki situasi ini. Hiruk pikuk selalu berkeliaran di tengah masyarakat. Pemerintah yang diharapkan menjadi pahlawan bagi masyarakat jangan tutup telinga dengan tangisan dan keluh kesah mereka.
Banyak suara yang harus di dengar, banyak tangis yang harus ditenangkan, dan banyak keraguan yang harus dijawab dalam waktu singkat. Terbuka, transparansi, dan jaminan terhadap keberlangsungan kesejahteraan hidup masyarakat menjadi tuntutan tiada henti kepada pemerintah sebagai penguasa saat ini.
Semoga tulisan ini dibaca hingga di puncak pimpinan sana, sebagai perwakilan atas ragam pertanyaan rakyat yang dihantui rasa cemas atas ancaman penderitaan.
*Penulis adalah Peneliti di Indonesian New Cooperative Movement Studies Center (IN Coop-Me SC). Opini sepenuhnya jadi tanggung jawab Penulis.
