Mega korupsi PT Pertamina ini memuncaki klasemen korupsi di Indonesia, menggeser PT Timah yang memiliki potensi merugikan negara sebesar 300 T.
Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan korupsi minyak mentah ‘oplos’ BBM pertalite menjadi pertamax yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara pada 2023 menyentuh Rp 193,7 triliun.
Modus operandi itu telah berlangsung dari tahun 2018 – 2023, sehingga jika terjadi selama 5 tahun total potensi kerugian lima tahun ditaksir mencapai Rp 968,5 triliun atau hampir Rp 1 kuadriliun. Jumlah ini tak terbayang bagi masyarakat miskin yang sehari-hari dihadapkan keuangan yang kembang-kempis.
Sontak, mega korupsi PT Pertamina ini memuncaki klasemen korupsi di Indonesia, menggeser PT Timah yang memiliki potensi merugikan negara sebesar 300 T.
Kehebohan masyarakat belum reda karena kasus korupsi, datang banjir yang menerpa wilayah Jakarta dan Bekasi yang menyorot perhatian. Muncul pertanyaan terkait banjir itu sendiri, apakah karena curah hujan? Karena takdir? Ataukah karena kesalahan manusia? Atau karena tata kelola perkotaan yang buruk dan juga korupsi?
Air bah datang dari luapan sungai Cikeas dan kiriman dari sungai Cileungsi, menjalari perumahan warga sejak pukul 02.00 WIB Selasa, 4 Maret 2025 yang diiringi hujan deras Senin malam. Di Bekasi sebanyak 22.856 kepala keluarga terdampak banjir yang menerpa 8 kecamatan dan lebih dari 26 kelurahan di Kota Bekasi.
Sementara di Jakarta banjir menerjang 4 titik wilayah, Jakarta pusat, Jakarta timur, Jakarta selatan, dan Jakarta Barat. Seantero sosial media kemudian dipenuhi dengan konten banjir dua kota yang jaraknya berdekatan: Bekasi dan Jakarta.
Menyalahkan curah hujan dan takdir seperti mendandani wajah bopeng tata kelola perkotaan. Tetap terlihat kebijakan tata hijau yang gradakan. Realitanya banjir telah terjadi berulang-ulang di wilayah Jabodetabek ini. Warga Jabodetabek akrab dengan sebutan banjir lima tahunan. Banjir di Bekasi dan Bogor rutin menyambangi setiap tahun kala luapan sungai Cikeas tak terbendung.
Banjir memotret wajah besar tata kelola perkotan, seperti; perubahan tata guna lahan di hulu sungai, sistem drainase, dengus proyek real estate, kawasan resapan air, tata kelola ruang terbuka hijau, hingga penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
Mantap tulisan berbasis data, menandakan bahwa apa yang disajikan benar benar melalui proses cek dan ricek yang dapat dipertanggungjawabkan.
Memberikan pencerahan dan edukasi bahwa bila sesuatu tidak ditangani secara benar akan merugikan juga bencana.
Tapi sayang, tulisan sedikit tereduksi dengan “prolog” yang mengangkat korupsi minyak mentah ‘oplos’ BBM.
Bila sedikit saja, mengambil pendekatan dari sisi “pertamina” khususnya pada Laboratorium, mungkin akan didapat data pembanding, yang dimaksudkan untuk menjaga objektifitas dalam menyajikan ulasan