More

    PIEC Paramadina: Mendobrak Politik Kekuasaan, Meneguh Politik Kemaslahatan

    JAKARTA, Kabarkampus – Paramadina Institute of Ethic and Civilization (PIEC) Universitas Paramadina kembali menyelenggarakan Kajian Etika dan Peradaban ke-44 di Hotel Ambhara Jakarta dengan tajuk “Dari Politik Kekuasaan ke Politik Pelayanan,” Kamis (27/8). Kajian kali ini mengundang dua narasumber Prof. Dr. Siti Zuhro, MA (Peneliti Senior BRIN) dan Pipip A. Rifai Hasan (Dosen Magister Studi Islam Universitas Paramadina). 

    Dalam pemaparannya, Prof. Zuhro menjelaskan konsep politik kekuasaan sebagai praktik politik yang menjadikan penguasaan dan pemeliharaan kekuasaan sebagai orientasi utama. Politik kekuasaan cenderung berorientasi pada perebutan jabatan, mengutamakan loyalitas ketimbang kompetensi, menempatkan kepentingan elit di atas kepentingan public, dan kekuasaan sebagai sumber privilege. Sedangkan politik pelayanan bertujuan pada kepentingan warga, pelayanan publik, dan kekuasaan sebagai amanah.

    Bagi Zuhro, politik kekuasaan tidak bisa dipahami hanya pada perilaku aktor politik, tetapi hal itu harus ditempatkan dalam faktor struktural yang mensituasikannya.

    - Advertisement -

    “Dampak dari politik kekuasaan akan mengukuhkan patronase politik dan kebijakan sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan elit, terutama dalam distribusi sumber daya yang kerap didasari atas faktor kedekatan politik. Partai politik, misalnya, hanya kendaraan elektoral yang menjadi bagian dari siklus politik kekuasaan di ajang pemilihan sebagai upaya untuk merebut jabatan dan berulang pada pemilu berikutnya, kata Zuhro. 

    Untuk membangun politik pelayanan, tambah Zuhro, perubahan paradigma dari warga melayani negara ke negara melayani warga dengan memposisikan birokrasi menjadi ujung tombaknya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dikuatkan, yaitu: digitalisasi pelayanan, penyederhanaan regulasi, transparansi anggaran, penguatan pengawasan, pelayanan berbasis kebutuhan warga, evaluasi kinerja berbasis hasil. Selain itu, birokrasi harus dilihat sebagai institusi negara yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan alat penguasa.

    Bersambung ke halaman selanjutnya –>

    - Advertisement -

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here