Sementara itu, pembicara kedua, Pipip A. Rifai Hasan, menyoroti bagaimana faktor kultural berkelindan dengan perkembangan politik modern dan melihat kontribusi agama dalam politik kemaslahatan. Dalam kontek kultural ia menjabarkan, “Di sinilah kita perlu membedakan antara perubahan institusi dan perubahan budaya politik. Reformasi politik dapat mengubah aturan permainan, tetapi belum tentu mengubah orientasi para pemainnya. Demokrasi dapat mengubah cara memperoleh kekuasaan, tetapi belum tentu mengubah tujuan penggunaan kekuasaan”, katanya.
Bertolak dari gagasan Armando Salvatore dalam The Public Sphere: Liberal Modernity, Catholicism, Islam, Pipip menunjukkan bahwa public sphere tidak harus dipahami sebagai monopoli pengalaman liberal Barat. Tradisi agama juga dapat menyediakan sumber public reason, civic virtue, practical reason, dan common good. Karena itu, hubungan antara agama dan ruang publik tidak harus berupa, agama menguasai negara atau agama harus disingkirkan dari ruang publik. Akan tetapi, agama juga dapat menyediakan sumber etika yang diartikulasikan melalui public reasoning dalam masyarakat plural.
Dalam konteks Islam, konsep seperti ʿadl, maṣlaḥah, amānah, shūrā, ḥaqq, dan keadilan sosial dapat menjadi sumber public ethics. Di sinilah kita memperoleh pergeseran yang penting, dari power sebagai objek perebutan menuju public reason sebagai mekanisme pengujian kekuasaan.
Kajian yang berlangsung selama 2 jam ini dihadiri oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum. Para peserta cukup antusias mengutarakan keresahannya tentang situasi politik mutakhir dan mengajukan beberapa pertanyaan.
