Persoalan ekonomi turut menjadi perhatian dalam aksi 20 Oktober. Mahasiswa menyoroti harga kebutuhan pokok dan mendesak perbaikan tata kelola ekonomi agar kebijakan pemerintah lebih menjawab kebutuhan masyarakat. Bagi mahasiswa, tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan ketika membayar kebutuhan sehari-hari.
Biaya tempat tinggal, transportasi, makanan, dan kebutuhan akademik juga menentukan kemampuan seseorang untuk menjalani pendidikan tinggi. Mahasiswa yang merantau, misalnya, perlu membagi pengeluaran untuk kebutuhan hidup dan biaya perkuliahan. Ketika harga kebutuhan meningkat sementara kemampuan ekonomi keluarga terbatas, keberlangsungan studi dapat ikut terpengaruh.
Oleh karena itu, tuntutan ekonomi berkaitan langsung dengan akses pendidikan dan kesempatan generasi muda untuk meningkatkan taraf hidup. Komite Sadar juga menuntut perbaikan tata kelola ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Namun, persoalan tersebut membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai kebijakan yang dianggap bermasalah, dampaknya terhadap masyarakat, dan perubahan yang diharapkan dari pemerintah.
Dengan begitu, evaluasi ekonomi tidak berhenti pada ketidakpuasan, tetapi dapat diarahkan pada kebijakan yang memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan yang jelas.
3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi tuntutan lain yang dibawa mahasiswa. Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan mendesak penegakan hukum yang lebih serius. Bagi mahasiswa, persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
Praktik tersebut juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan menghambat penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Anggaran publik yang tidak dikelola secara bertanggung jawab berpotensi mengurangi ruang pembiayaan bagi layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana.
Tuntutan pemberantasan korupsi karena itu berkaitan dengan transparansi pengambilan keputusan, pengawasan penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Namun, tuntutan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam agenda yang lebih konkret, seperti penguatan lembaga pengawasan, keterbukaan informasi, penindakan berdasarkan bukti, dan perlindungan terhadap pihak yang mengungkap penyimpangan.
4. Kebebasan Berpendapat dan Ruang Demokrasi
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
