Menjelang aksi, Komite Sadar memublikasikan hasil survei yang disebut melibatkan 560 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Sumatra hingga Papua. Dalam hasil yang disampaikan penyelenggara, 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya gagal.
Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian terbesar, dengan 83,5 persen responden menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan. Survei yang sama mencatat 71,1 persen responden menyoroti mahalnya kebutuhan pokok, 70,6 persen menyoroti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta 67,4 persen menyoroti mahalnya biaya pendidikan.
Sementara itu, 62,7 persen responden menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat. Angka-angka tersebut memberikan gambaran mengenai persoalan yang ingin diangkat oleh penyelenggara aksi. Namun, hasilnya perlu dipahami sebagai temuan survei yang dipublikasikan Komite Sadar, bukan otomatis gambaran representatif seluruh penduduk Indonesia.
Informasi mengenai metode pemilihan responden, komposisi demografis, pertanyaan yang digunakan, dan cara pengumpulan data perlu tersedia untuk menilai seberapa jauh hasil survei dapat digeneralisasi. Pembedaan ini penting agar aspirasi mahasiswa tetap dapat dibahas secara serius tanpa menarik kesimpulan yang melampaui data.
Lima kelompok tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa aksi 20 Oktober tidak berfokus pada satu kebijakan. Mahasiswa menghubungkan persoalan lingkungan, ekonomi, korupsi, demokrasi, dan pendidikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap arah pemerintahan.
Namun, ukuran penting sebuah gerakan tidak berhenti pada banyaknya tuntutan yang disampaikan atau berlangsungnya demonstrasi. Tindak lanjut setelah aksi juga perlu diperhatikan. Pemerintah perlu menjelaskan respons terhadap tuntutan yang disampaikan, termasuk kebijakan yang akan dievaluasi, langkah yang dapat dilaksanakan, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Di sisi lain, kelompok mahasiswa dapat terus mengawal perkembangan melalui kajian, pemantauan kebijakan, serta dialog dengan lembaga terkait. Bagi perguruan tinggi, dinamika ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan politik tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran teori di kelas.
Mahasiswa perlu memiliki kesempatan untuk mempelajari kebijakan publik, memeriksa data, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam persoalan masyarakat. Demonstrasi 20 Oktober menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejauh mana tuntutan itu menghasilkan perubahan akan bergantung pada tindak lanjut pemerintah, keterbukaan proses pengambilan keputusan, dan konsistensi publik dalam mengawalnya. [Randy]
