Kuliah Gratis Perlu Diikuti Evaluasi Akses
Isu kursi PTN yang tidak terisi juga berkaitan dengan rencana pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi melalui kebijakan kuliah gratis. Dalam pembahasan evaluasi SPMB pada Oktober 2026, Komisi X DPR RI menyoroti perlunya penelusuran terhadap calon mahasiswa yang telah diterima tetapi tidak melakukan registrasi ulang, termasuk kemungkinan kendala ekonomi dan penetapan UKT.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa Panitia Kerja SPMB mencatat 60.131 atau 9,58 persen daya tampung PTN tidak terisi, dengan 17.816 calon mahasiswa di antaranya telah dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan registrasi ulang. Angka tersebut menjadi salah satu dasar bagi DPR untuk mendorong evaluasi penerimaan mahasiswa baru.
“Berdasarkan data SPMB tahun sebelumnya, terdapat sekitar 60.131 atau 9,58 persen daya tampung yang tidak terisi. Sebanyak 17.816 calon mahasiswa di antaranya dinyatakan diterima tetapi memutuskan tidak melakukan registrasi ulang,” ungkap Lalu Hadrian saat memberikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10).
Dalam pernyataan yang dimuat E-Media DPR RI pada 3 Oktober 2026, Lalu menekankan perlunya perhitungan pembiayaan yang menyeluruh dalam rencana kuliah gratis. Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi dan dukungan bagi perguruan tinggi swasta (PTS).
Rencana pembebasan biaya kuliah dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi hambatan ekonomi. Namun, dampaknya terhadap akses pendidikan perlu diukur melalui data yang lebih spesifik: apakah calon mahasiswa yang sebelumnya terkendala biaya akhirnya dapat kuliah, apakah bantuan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, dan apakah biaya hidup turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan.
Selain itu, pemerataan akses tidak hanya menyangkut kemampuan membayar. Ketersediaan program studi yang sesuai minat, persebaran perguruan tinggi, daya tampung, serta kesiapan akademik calon mahasiswa juga perlu diperhitungkan. Puluhan ribu kursi yang tidak terisi memang menjadi bahan evaluasi penting bagi pendidikan tinggi.
Namun, angka tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti tunggal bahwa biaya kuliah merupakan penyebab utama calon mahasiswa tidak melanjutkan pendidikan. Pemerintah perlu membuka data yang membedakan kursi kosong dan calon mahasiswa yang batal registrasi, kemudian menelusuri alasan di balik setiap kondisi.
Evaluasi itu juga perlu melihat efektivitas KIP Kuliah dan bantuan lainnya, keterjangkauan biaya hidup, serta kesesuaian pilihan program studi dengan kebutuhan calon mahasiswa. Pada saat yang sama, perguruan tinggi perlu mengevaluasi daya tarik program studi dan memastikan proses seleksi tetap menjaga standar akademik.
Mengisi seluruh kursi tanpa memperhatikan kelayakan akademik bukan solusi yang tepat. Keberhasilan kebijakan pendidikan tinggi pada akhirnya tidak cukup diukur dari berapa banyak kursi yang terisi atau berapa besar biaya yang dibebaskan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah calon mahasiswa yang memenuhi syarat memiliki kesempatan nyata untuk kuliah, mampu membiayai proses pendidikannya, dan dapat menyelesaikan studi tanpa terhambat persoalan ekonomi. [Randy]
