Pasar Keuangan dan Batas Kedaulatan Fiskal
Pasar SBN mempertemukan kebutuhan pembiayaan pemerintah dengan kepentingan investor terhadap imbal hasil dan risiko. Ketika kepercayaan meningkat, biaya pembiayaan dapat menurun. Sebaliknya, ketidakpastian ekonomi dan gejolak pasar dapat meningkatkan biaya penerbitan utang.
Karl Polanyi, dalam The Great Transformation, menjelaskan bahwa pasar bukan institusi yang terpisah dari masyarakat dan politik. Pasar dibentuk oleh hukum, aturan, dan keputusan kelembagaan. Perspektif ini membantu memahami bahwa pasar SBN bukan ruang netral tanpa kepentingan, tetapi juga bukan kekuatan yang selalu bertentangan dengan negara. Dengan kata lain, pasar terbentuk dari konfigurasi kekuasaan politik dan bisnis.
Persoalannya muncul ketika tekanan pembiayaan mempersempit kemampuan pemerintah menjalankan prioritas pembangunan. Negara memang memiliki kewenangan formal menentukan kebijakan, tetapi kemampuan melaksanakannya bergantung pada kapasitas fiskal dan kondisi ekonomi.
Karena itu, kepemilikan SBN oleh investor tidak otomatis berarti hilangnya kedaulatan. Risiko lebih tepat dinilai melalui struktur kepemilikan, denominasi mata uang, profil jatuh tempo, kedalaman pasar domestik, dan ketahanan penerimaan negara.
Kedaulatan fiskal bukanlah kemampuan mengabaikan pasar, melainkan kapasitas untuk memanfaatkan pasar tanpa kehilangan orientasi pada kepentingan nasional.
Pelajaran Global: Jepang dan Korea Selatan
Pengalaman negara lain memperlihatkan bahwa keberhasilan utang publik ditentukan bukan hanya oleh besarannya, melainkan juga oleh struktur pembiayaan dan kualitas penggunaannya.
Jepang menunjukkan pentingnya basis investor domestik, denominasi utang dalam mata uang sendiri, dan profil jatuh tempo dalam mengelola risiko. Meski demikian, utang yang besar tetap membawa tantangan fiskal dan risiko bagi sistem keuangan. Pengalaman Jepang bukan alasan bagi Indonesia untuk meniru tingkat utangnya, melainkan pelajaran mengenai pentingnya ketahanan institusional dan struktur pasar yang kuat.
Korea Selatan memberikan pelajaran berbeda melalui pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol Seoul–Busan pada akhir 1960-an. Infrastruktur tersebut membantu menghubungkan kawasan ekonomi dan mendukung perkembangan industri. Namun, manfaat pembangunan harus dibaca bersama biaya sosial dan lingkungan yang menyertainya.
Kedua pengalaman ini menunjukkan dua syarat penting. Pertama, negara membutuhkan struktur pembiayaan yang tahan terhadap guncangan. Kedua, pembiayaan harus memperkuat kapasitas produktif, bukan sekadar menambah aset atau memenuhi kebutuhan anggaran jangka pendek.
Bagi Indonesia, keberhasilan SBN harus dinilai melalui dua dimensi: ketahanan finansial dan produktivitas sosial-ekonomi. Keduanya harus berjalan bersama agar stabilitas fiskal tidak mengorbankan pembangunan dan ambisi pembangunan tidak mengabaikan risiko utang.
SBN, Finansialisasi, dan Demokrasi Ekonomi
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
