Dalam praktiknya, kebebasan akademik sering dipahami sebatas keleluasaan dosen mengajar atau mahasiswa menyampaikan pendapat dalam kegiatan perkuliahan. Padahal, jaminan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
Pasal 8 ayat (3) secara tegas menyebut pelaksanaan kebebasan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Ketentuan ini menempatkan pimpinan kampus sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga iklim akademik.
Kampus tidak cukup hanya menyediakan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas penelitian. Perguruan tinggi juga perlu memastikan sivitas akademika dapat menjalankan kegiatan intelektual tanpa tekanan atau intimidasi. Kebebasan akademik memang tidak otomatis membuat seluruh aktivitas mahasiswa di luar kampus menjadi bagian dari kegiatan akademik.
Demonstrasi di jalan raya, misalnya, memiliki aturan tersendiri dalam kerangka kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ketika mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, aktivitas tersebut tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai pelanggaran akademik.
Mahasiswa tetap memiliki kedudukan sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya harus dihormati. Di sinilah batas antara kewenangan aparat dan perlindungan ruang akademik perlu diperjelas. Penegakan hukum dapat dilakukan terhadap dugaan tindak pidana, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara sewenang-wenang.
Salah satu persoalan yang muncul dalam peristiwa Yogyakarta adalah dugaan masuknya aparat ke lingkungan UGM dan penggunaan gas air mata di kawasan kampus. Dalam menyikapi persoalan ini, penting untuk membedakan dua hal. Pertama, kampus bukan wilayah yang berada di luar jangkauan hukum negara.
Kedua, kewenangan aparat untuk melakukan penegakan hukum tetap harus dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan pendidikan. Tidak tepat jika kampus dipahami sebagai wilayah yang sepenuhnya kebal terhadap tindakan hukum.
Namun, hal itu juga tidak berarti aparat dapat menggunakan kewenangannya tanpa memperhatikan keselamatan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian mewajibkan kepolisian menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, penggunaan kekuatan dalam pengamanan demonstrasi harus mempertimbangkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Artinya, tindakan aparat tidak cukup dinilai dari alasan mengamankan situasi. Cara dan tingkat kekuatan yang digunakan juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika gas air mata digunakan hingga menjangkau lingkungan kampus, misalnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang melempar benda atau melakukan kekerasan dalam demonstrasi. Perlu pula diperiksa apakah penggunaan kekuatan tersebut memang diperlukan, bagaimana proses pengambilan keputusannya, serta apakah dampaknya terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam kericuhan telah diperhitungkan.
Dengan demikian, keberadaan kampus dalam situasi pengamanan demonstrasi seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan aparat, bukan diabaikan begitu saja.
Tanggung jawab kampus tidak berhenti pada pendampingan mahasiswa
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
