Dalam peristiwa 10 November, UGM menyatakan memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang terdampak. Pada 12 November, universitas mengumumkan tujuh mahasiswa yang sebelumnya diamankan telah dipulangkan. Seorang mahasiswa lainnya masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialami.
Sehari kemudian, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, menyampaikan bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum masih ditahan Polda DIY dan tengah didampingi tim hukum kampus. UGM juga memberikan data kepada Komnas HAM untuk membantu proses penelusuran fakta.
“Iya lagi diadvokasi. Sejak semalam didampingi oleh tim oleh Fakultas Hukum, PKBH juga di Polda. Sebetulnya kan kemarin waktu kita konferensi pers menunda, ternyata ada data terbaru dan kami harus lakukan advokasi itu dan didampingi oleh tim hukum dari Universitas Gadjah Mada sejak semalam sampai tadi pagi. Tapi kami nanti akan terus kawal itu,” ujarnya seperti dikutip dari Detik.
Rektor UGM, Ova Emilia, menyambut pemeriksaan tersebut sebagai upaya memperoleh informasi objektif mengenai peristiwa yang terjadi. “Kehadiran Komnas HAM ini sangat membantu karena bagaimanapun kita memerlukan data dan informasi-informasi objektif,” ungkapnya seperti dikutip dari Warta Ekonomi.
Langkah pendampingan ini penting, tetapi tanggung jawab perguruan tinggi semestinya tidak berhenti pada upaya membebaskan mahasiswa dari penahanan atau memberikan bantuan hukum. Kampus perlu memastikan mahasiswa yang mengalami luka memperoleh layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis yang memadai.
Mahasiswa yang mengalami tekanan psikologis juga membutuhkan dukungan pemulihan. Selain itu, perguruan tinggi harus menjamin tidak ada intimidasi maupun konsekuensi akademik yang dikenakan kepada mahasiswa semata-mata karena mereka menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah dokumentasi. Rekaman CCTV, kronologi kejadian, kesaksian mahasiswa, serta catatan pemeriksaan medis dapat menjadi bukti untuk menguji keterangan berbagai pihak. Dalam situasi ketika informasi beredar dengan cepat dan saling bertentangan, kampus memiliki posisi strategis untuk menjaga agar proses pencarian fakta berjalan berdasarkan bukti.
Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak berubah menjadi pembenaran sepihak terhadap institusi sendiri. Penanganan demonstrasi pada akhirnya tetap menjadi tanggung jawab negara. Perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan dan mengupayakan perlindungan bagi sivitas akademika, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan fungsi lembaga penegak hukum maupun lembaga pengawas.
Oleh karena itu, pemeriksaan oleh Komnas HAM menjadi bagian penting dalam memastikan dugaan pelanggaran tidak hanya diselesaikan melalui komunikasi antara kampus dan kepolisian. Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran HAM.
Hasil penelusurannya dapat menjadi dasar penyampaian rekomendasi kepada pihak terkait. Selain Komnas HAM, mekanisme pengawasan internal kepolisian dan proses hukum juga perlu berjalan apabila ditemukan bukti pelanggaran. Penanganan dugaan kekerasan tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa aparat telah bertindak sesuai prosedur. Prosedur itu sendiri harus dapat diperiksa dan diuji secara terbuka.
Di sisi lain, publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar penangkapan, kondisi orang-orang yang diamankan, akses terhadap bantuan hukum, serta tindak lanjut terhadap laporan kekerasan. Komnas HAM pada 12 November meminta Polri mengusut dugaan penggunaan kekuatan berlebih dalam pengamanan aksi di Yogyakarta.
Lembaga tersebut juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi dan menjamin hak peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai. Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas aparat merupakan bagian penting dari perlindungan kebebasan sipil.
Tanpa mekanisme pengawasan yang berjalan, tindakan pengamanan berisiko menimbulkan ketakutan bagi warga yang hendak menyampaikan kritik. Ketika kampus memilih bersikap, independensinya ikut diuji Sikap kampus terhadap peristiwa semacam ini juga menentukan bagaimana kebebasan akademik dipraktikkan.
Perguruan tinggi tidak harus membenarkan setiap tindakan mahasiswa dalam demonstrasi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan. Namun, kampus juga tidak boleh menjadikan posisi mahasiswa sebagai alasan untuk menjauh dari persoalan ketika mereka menghadapi kekerasan, penangkapan yang dipersoalkan, atau pembatasan hak.
Independensi perguruan tinggi justru terlihat ketika institusi mampu bersikap kritis terhadap siapa pun, termasuk negara dan aparat penegak hukum. Sikap tersebut tidak berarti kampus harus mengambil posisi politik tertentu, melainkan memastikan hak sivitas akademika tetap terlindungi dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif.
Peristiwa di Yogyakarta menjadi pengingat bahwa kebebasan akademik tidak hanya diuji melalui kebijakan rektorat atau aturan di dalam kampus. Ia juga diuji ketika mahasiswa membawa kritik ke ruang publik dan berhadapan dengan kekuasaan negara. Kampus perlu hadir untuk melindungi sivitas akademika, sementara aparat wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan penegakan hukum.
Keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi bertemu pada satu prinsip: hak warga negara dan kebebasan akademik tidak boleh dikorbankan atas nama ketertiban. Sebab, perguruan tinggi yang membiarkan mahasiswanya menghadapi risiko sendirian akan kesulitan mempertahankan klaim sebagai ruang aman bagi kebebasan berpikir.
Sebaliknya, negara yang tidak mampu menjamin kebebasan tersebut sedang mempertaruhkan kualitas demokrasinya sendiri.
