More

    UGM Telusuri Mahasiswa yang Ditangkap Saat Demo di DPRD DIY, Siapkan Pendampingan Hukum

    Demonstrasi di depan Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11). (Foto: BeritaSatu/Olena Wibisana)

    YOGYAKARTA, KabarKampus – Universitas Gadjah Mada (UGM) mengidentifikasi delapan mahasiswanya yang diamankan aparat dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Kampus menyatakan akan mengawal proses hukum, memastikan hak mahasiswa terpenuhi, serta menyediakan bantuan medis bagi sivitas yang mengalami luka.

    Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan pendataan dan pendampingan terhadap mahasiswa yang diamankan aparat kepolisian setelah demonstrasi di depan Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11). Dalam konferensi pers pada Rabu (11/11), Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, menyebut terdapat delapan mahasiswa UGM yang diamankan.

    Delapan mahasiswa tersebut terdiri atas enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. UGM telah mengupayakan koordinasi dengan Polda DIY agar mahasiswa yang diamankan dapat segera memperoleh kepastian mengenai proses hukum mereka.

    - Advertisement -

    Wening juga menyampaikan bahwa terdapat mahasiswa dan alumni UGM yang menjalani perawatan di rumah sakit akibat peristiwa tersebut. Pihak universitas masih melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap para korban. UGM menyatakan akan mengawal proses hukum mahasiswa yang diamankan serta memastikan mereka memperoleh pendampingan yang diperlukan.

    Langkah ini sejalan dengan pernyataan Rektor UGM, Ova Emilia, yang sebelumnya menyampaikan bahwa universitas sedang melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, dan verifikasi kondisi mahasiswa terdampak. “Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang,” kata Ova dalam siaran pers resmi UGM

    Dalam pernyataan resminya, UGM menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Universitas juga menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik ketika menyampaikan aspirasi maupun selama proses pengamanan demonstrasi.

    UGM meminta aparat menjalankan tindakan pengamanan berdasarkan ketentuan hukum dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ova menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis.

    Menurutnya, kampus harus menjadi ruang aman bagi sivitas akademika untuk berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Komitmen tersebut, lanjut Ova, perlu diwujudkan melalui perlindungan terhadap mahasiswa yang menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.

    Polisi Tangkap 154 Orang

    Bersambung ke halaman selanjutnya –>

    - Advertisement -

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here