Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si.
CQ. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H di Tempat
PETISI PERKUMPULAN AKTIVIS 98
BEBASKAN MAHASISWA! BERIKAN TAHANAN RUMAH ATAU TAHANAN KOTA!
Kami, Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98), menyampaikan petisi kepada Kapolri CQ. Kapolda Jawa Barat terkait penangkapan dan penahanan sejumlah mahasiswa pascademonstrasi di Bandung pada 20–21 Oktober 2026.
Kami memandang bahwa mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Keikutsertaan dalam demonstrasi tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana.
Kami menghormati proses hukum, tetapi menolak penahanan yang tidak proporsional dan berpotensi merusak masa depan pendidikan mahasiswa, terlebih ketika sebagian dari mereka sedang menjalani Ujian Tengah Semester (UTS).
Atas dasar itu, kami menuntut Kapolri CQ. Kapolda Jawa Barat untuk:
- Membebaskan mahasiswa yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk ditahan.
- Mengalihkan penahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota bagi mahasiswa yang masih menjalani proses hukum dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga atau penjamin sesuai ketentuan hukum.
- Menjamin hak mahasiswa atas bantuan hukum, pendampingan keluarga, perlakuan manusiawi, dan keberlanjutan pendidikan.
Menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai. - Membuka ruang dialog dengan keluarga mahasiswa, penasihat hukum, organisasi mahasiswa, dan Perkumpulan Aktivis 98 untuk mencari penyelesaian yang adil.
PERNYATAAN SIKAP:
Kami Perkumpulan Aktivis 98 tidak meminta kekebalan hukum bagi siapapun terlebih mahasiswa, dan sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Kami meminta penegakkan hukum yang adil, transparan, dan proporsional.
Penahanan bukanlah hukuman sebelum adanya putusan pengadilan. Masa depan pendidikan mahasiswa tidak boleh dikorbankan apabila proses hukum dapat dijalankan melalui mekanisme yang lebih manusiawi.
Demokrasi tidak boleh dibangun di atas ketakutan. Kritik bukan kejahatan! Demikian Petisi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Muhamad Surya Wijaya
(Ketua Presidium)
Lukman Nurhakim
(Sekretaris Jenderal)
KOLOM DUKUNGAN PETISI
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
