Polisi Tangkap 154 Orang
Sementara itu, Polda DIY menyatakan telah mengamankan 154 orang terkait kericuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di kawasan Kantor DPRD DIY dan sejumlah titik di Yogyakarta.Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menyebut penindakan berlangsung di beberapa lokasi, mulai dari sekitar gedung DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM.
Menurut keterangan kepolisian, aksi pada awalnya berlangsung tertib hingga sekitar pukul 19.00 WIB. Namun, situasi berubah pada malam hari setelah sekelompok massa diduga melakukan penyerangan menggunakan petasan, bom molotov, dan batu di sekitar gedung DPRD DIY.
Polisi menyatakan turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain enam bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, senjata tajam, ketapel, dan gotri. Kepolisian menyebut proses pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan masih berlangsung.
Angka 154 orang tersebut merupakan jumlah keseluruhan orang yang diamankan terkait rangkaian kericuhan, bukan jumlah mahasiswa UGM. Adapun delapan mahasiswa yang disebut pihak universitas merupakan bagian dari pendataan sivitas akademika yang terdampak. Pendampingan terhadap mahasiswa yang berhadapan dengan proses hukum menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perguruan tinggi dalam melindungi sivitas akademika.
Dalam kasus ini, UGM menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat untuk memastikan keberadaan, kondisi, serta pemenuhan hak mahasiswa yang diamankan. Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, juga menyampaikan dukungan terhadap langkah rektorat. “Fisipol UGM berdiri bersama mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan terhadap penyelenggara negara sebagai bagian dari kehidupan demokrasi,” ujar Gabriel.
Ia juga menekankan pentingnya jaminan akses informasi, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang terdampak aksi. FISIPOL UGM turut menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap penyelenggara negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Fakultas tersebut meminta agar hak masyarakat menyampaikan pendapat di ruang publik dijamin tanpa intimidasi maupun tindakan represif.
Melalui langkah pendataan, koordinasi, dan pendampingan tersebut, UGM menyatakan akan terus mengupayakan perlindungan terhadap mahasiswa serta memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi.
