YOGYAKARTA, KabarKampus – Percakapan tidak memilih alias Golput dalam pemilu 2019 marak terjadi di media sosial atau media online. Namun rupanya percakapan tersebut hanya tersebar di Pulau Jawa.
Hal ini seperti diungkapkan Arya Budi, Peneliti Laboratorium Big Data Analytics DPP Fisipol UGM, saat konferensi pers di Digilib Cafe Fisipol UGM, Senin, (25/02/2019). Dalam kesempatan tersebut, Arya merilis data Laboratorium Big Data Analytics, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM tentang percakapan golput di media sosial dan media online.
Arya mengatakan, analisis data soal percakapan Golput ini mereka peroleh dari media sosial twitter dan pemberitaan di 276 media online. Mereka menganalisisnya dengan metode application programming interface twitter yang dilakukan dari 27 Januari hingga 19 Februari 2019.
“Dari pemetaan isu Golput berdasarkan sebaran geografis cenderung bersifat Jawa sentris,” ungkap Arya.
Arya memaparkan, dari analisis tersebut mereka menemukan, pembicaraan Golput banyak ditemukan di Jawa Barat yakni 21.60 persen, DKI Jakarta 14,94 persen, dan Jawa Timur (14,645 persen). Ketiga provinsi tersebut menjadi daerah dengan percakapan isu Golput terbanyak dibandingkan dengan daerah lain.
Menurut Arya, makin maraknya percakapan Golput, karena dipicu oleh akun-akun berpengaruh dengan banyak pengikut. Selain itu, isu ini juga mencuat dipicu momentum seperti debat calon presiden pada 17 Februari 2019 kemarin.
Namun lanjut Arya, dari 2.840 percakapan tentang Golput terdapat 9,5 % percakapan yang ditujukan untuk mengkampanyekan Golput. Ajakan untuk tidak berpartisipasi tersebut paling banyak ditemukan di DKI Jakarta dengan 20 percakapan.
Kemudian diikuti Jawa Barat 17 percakapan, dan Jawa Tengah 12 percakapan. Tak hanya itu, mereka juga menemukan akun yang dibuat khusus untuk berkampanye Golput.
Alasan Golput
Dalam kesempatan yang sama Wawan Mas’udi, Peneliti DPP Fisipol UGM lainnya mengungkapkan, ada banyak faktor mereka Golput. Diantaranya adanya ketidakpuasan terhadap incumbent danoposisi yang juga dipandang tidak layak.
Selain itu tambahnya, banyak yang memilih Golput sebagai ekspresi protest voting dan tidak ada sistem compulsory voting. Kemudian mereka juga tidak mengakui sistem politik yang ada dan sistem yang ada tidak bisa menjamin fairness. Sehingga golput ini menjadi bentuk perlawanan.
“Kalau situasi golput dibiarkan maka suara ketidakpercayaan demokrasi akan semakin kuat dan mengalami penggerusan demokrasi. Untuk itu, semua hal yang bisa memperkuat legitimasi, termasuk partisipasi yang tinggi sangat dibutuhkan,” pungkasnya.[]
