JAKARTA, KabarKampus – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Jika diperlukan Presiden dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, serta maksimal.
Hal ini disampaikan Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam pernyataan pers PP Muhammadiyah, Senin, (21/09/2020). Pernyataan ini sebagai respon penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh
penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin
langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal,” terang Prof Haedar.
Menurut Prof Haedar, kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Sehingga presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja agar tidak menimbulkan menurunkan kepercayaan masyarakat kepadaPemerintah, khususnya kepada presiden.
“Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasionalagar keadaan terkendali. Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting darilainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” terang Guru Besar Sosiologi UMY ini.
Prof Haedar mengungkapkan, selama lebih dari enam bulan pandemi di Indonesia telah menimbulkan sejumlah masalah, baik kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya. Bahkan menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius.
Jumlah kasus covid-19,serta orang meninggal karena covid-19 di Indonesia terus meningkat. Termasuk juga dari kalangan tenaga medis yang menjadi garda terdepan melawan covid-19.
Namun PP Muhammadiya melihat, meski pemerintah sudah bekerja keras menangani covid-19, mereka tidak melihat hasil yan maksimal. Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja Pemerintah perludi tingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Selain itu, Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif.
Selain meminta Presiden memegang komando langsung penanganan covid-19, PP Muhammadiya juga meminta kepada kepada para elit politiktidak memanfaatkan pandemi covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yangberpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.
Terkait dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pemilukada) tahun 2020, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas.
“KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” tegas Prof Haedar.[]
