Oleh: Leonardus Jegho di Jakarta*
Deklarasi Beijing , yang ditandatangani oleh kelompok-kelompok Palestina pada tanggal 23 Juli setelah pembicaraan di ibu kota Tiongkok, menunjukkan kemampuan diplomasi Tiongkok yang kuat dan menandai langkah yang menentukan menuju “Palestina Merdeka” dan untuk masa depan Palestina, kata para peserta di forum yang diselenggarakan oleh Klub Studi Geostrategi, yang berpusat di Bandung, Indonesia.
Rekonsiliasi yang dimediasi Beijing akan membantu memajukan perjuangan kenegaraan bagi orang-orang yang terkepung di tengah konflik Israel , kata para pakar Indonesia dalam forum virtual.
Tiongkok kini mempunyai pengaruh lebih besar untuk memajukan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina menyusul keberhasilan Beijing dalam memediasi janji persatuan dan rekonsiliasi di antara berbagai faksi Palestina, menurut para ahli.
Deklarasi Beijing , yang ditandatangani oleh kelompok-kelompok Palestina pada tanggal 23 Juli setelah pembicaraan di ibu kota Tiongkok, menunjukkan kemampuan diplomasi Tiongkok yang kuat dan menandai langkah yang menentukan menuju “Palestina Merdeka” dan untuk masa depan Palestina, kata para peserta di forum yang diselenggarakan oleh Klub Studi Geostrategi, yang berpusat di Bandung, Indonesia.
Para analis mengatakan dalam forum virtual tersebut bahwa Tiongkok telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah dengan secara konsisten menegakkan prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya yang mengalir dari tradisi Konfusianisme yang telah lama dianutnya, yakni mencintai tetangga.
Dina Yulianti Sulaeman, Direktur Pusat Studi Timur Tengah Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pakar Jaringan Palestina Merdeka, mencatat pertemuan rekonsiliasi di Beijing itu merupakan kali pertama perwakilan 14 kelompok Palestina berkumpul dan berbincang satu sama lain.
Tiongkok telah memfasilitasi dialog yang bertujuan untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan Palestina. Perwakilan dari Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Iran, Turki, dan Rusia juga menghadiri pertemuan tersebut.
Dina mengatakan peserta pertemuan di Beijing terdiri dari mereka yang bersikeras pada perjuangan bersenjata dan yang lainnya lebih memilih negosiasi menuju negara Palestina yang merdeka. Kelompok pertama termasuk Fatah dan saingannya Hamas, sayap militer organisasi nasionalis Palestina yang memerintah sebagian wilayah Jalur Gaza yang diduduki Israel.
Deklarasi Beijing mencakup penegasan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina dan pembentukan pemerintahan sementara yang akan berfokus pada rekonstruksi pascakonflik di Gaza. Deklarasi tersebut menekankan perlunya menyelenggarakan, di bawah naungan PBB, sebuah konferensi internasional dengan mandat penuh dan partisipasi yang luas dari kawasan tersebut dan sekitarnya.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan bahwa pendekatan Tiongkok terhadap masalah Palestina dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, tanpa mengejar kepentingan pribadi.
Para ahli mengatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir Tiongkok telah menjunjung tinggi Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai yang menjadi pedoman hubungan internasionalnya. Prinsip-prinsip tersebut diprakarsai bersama oleh Tiongkok, India, dan Myanmar pada tahun 1954 dan diadopsi pada Konferensi Asia-Afrika Bandung yang bersejarah pada tahun 1955. Prinsip-prinsip tersebut adalah: saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, saling tidak melakukan agresi, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan dan saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
