Rektor UGM, DR Partikno saat menyampaikan sikap resmi UGM terkait kisruh Polri dan KPK, Yogyakarta, Senin (08/10/2012). FOTO : Dokumentasi UGM
YOGYAKARTA, KabarKampus-Konflik antar lembaga negara POLRI dan KPK memang memalukan. Membuat banyak pihak prihatin. Konflik itu dinilai menurunkan harapan serta optimisme warga untuk memberantas korupsi di Indonesia.
“Seharusnya yang terjadi adalah pertarungan KPK melawan koruptor.” ujar DR. Pratikno, Rektor UGM, saat menyampaikan sikap resmi UGM terkait perseteruan KPK dengan Polri, Senin (08/10/2012) di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) FH UGM.
Lebih lanjut Pratikno berpendapat bahwa konflik itu melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian dan menurunkan harapan serta optimisme warga untuk memberantas korupsi.
“Untuk itu Presiden SBY harus mengambil langkah cepat dan tepat untuk mendukung KPK sepenuhnya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam mengupayakan penguatan posisi KPK sebagai lembaga extra-ordinary yang dibutuhkan dalam pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi,” tambah Pratikno seperti dikutip dari website UGM.
Para akademisi UGM yang hadir juga berpendapat sama bahwa Presiden SBY harus mendukung KPK. Presiden harus berani mengambil resiko untuk menyelamatkan rakyat .
“Jangan sampai ujung-ujungnya korupsi ini bisa ditawar dan menjadi kompromi karena hanya akan membuat pemiskinan dan jarak dengan rakyat,” kata Arie Sujito, pengamat sosial-politik UGM.
Para akademisi UGM juga menyayangkan sikap Presiden SBY yang lamban merespon peristiwa kekisruhan yang terjadi di Gedung KPK, Jumat lalu (05/10/2012). Tidak hanya lamban tapi juga plinplan dalam mengambil sikap tegas.
“Presiden harus bisa menangkap aspirasi publik sehingga tidak muncul pertanyaan ‘kemana Presiden kita?,” ujar Prof. Dr. Saldi Isra.
Bagaimana Bapak Presiden, paham?[]
