Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10) berpotensi diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil telah menyerukan aksi lanjutan untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rencana tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10). Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, hingga biaya pendidikan.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Muhammad Hafidz Haernanda, sebelumnya menyatakan mahasiswa memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut sebelum 28 Oktober. “Bila sebelum tanggal 28 belum ada perubahan, belum ada respons, kami akan turun lagi tanggal 28 akan lebih masif dan akan lebih besar dan saya yakin akan lebih menggelegar daripada ini,” kata Hafidz, sebagaimana diberitakan Tirto pada 20 Oktober 2026.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa mahasiswa tengah mempersiapkan kemungkinan mobilisasi lanjutan. Namun, pelaksanaan aksi, jumlah peserta, dan titik kumpul masih perlu dipastikan berdasarkan perkembangan terbaru dari penyelenggara. Demonstrasi pada 20 Oktober menjadi momentum bagi BEM UI dan kelompok mahasiswa lainnya untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah setelah dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang bertanggung jawab, serta melakukan pemulihan ekosistem. Persoalan ekonomi menjadi tuntutan berikutnya.
Mahasiswa menilai pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Di bidang demokrasi, mahasiswa menuntut penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Mereka juga mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara itu, tuntutan kelima secara langsung menyentuh sektor pendidikan. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan dan membangun sistem pendidikan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Persoalan biaya pendidikan menjadi salah satu isu yang dekat dengan kehidupan mahasiswa.
Akses terhadap perguruan tinggi, keterjangkauan biaya kuliah, dan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas merupakan bagian dari tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut.
Konsolidasi Mahasiswa Lintas Kampus
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
